Translate

Tiga Tokoh Utama Pendiri Tarekat Syatariyah di Aceh dan Nusantara

Satu Syekh Tiga Panglima 
Satu Tasbeh Tiga Makna


Tarekat Syattariyah adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang memopulerkan dan berjasa mengembangkannya, Abdullah asy-Syattar.
Awalnya tarekat ini lebih dikenal di Iran dan Transoksania (Asia Tengah) dengan nama Isyqiyah. Sedangkan di wilayah Turki Usmani, tarekat ini disebut Bistamiyah. Sedangkan di Nusantara lebih dikenal dengan Syattariyah, awal perkembangannya di Aceh pada abad ke-17 M, kemudian merebak harum ke Melayu dan Nusantara. Setidaknya ada tiga tokoh utama yang menyebarluaskan ajaran tarekat Syattariyah, langsung berguru ke Jazirah Arab. Walaupun memiliki silsilah berbeda, mereka semuanya bertemu pada satu Syekh (guru).
Tiga tokoh utama pendiri tarekat Syattariyyah di Aceh adalah:

Silsilah Tarekat Syattariyah Jalaluddin ke Daud al-Fathani, kemudian ke
Abdurrauf Al-Jawi al-Fansuri (Syekh Kuala)
Syekh Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri 
Tarekat Syatariyah masuk dan berkembang di Aceh hampir bersamaan dengan tarekat Qadiriyah. Sejauh ini, ‘Abd al-Raūf al-Fansuri (Syiah Kuala) (w. 1693 M) memiliki jaringan terluas di Nusantara, dan dapat dipastikan yang pertama. Dengan pengalamannya selama 19 tahun di Jazirah Arab dan “berguru Syatariyah” kepada Ahmad al-Qushāshī dan Ibrāhim al-Kurānī hingga dipercayakan untuk mengembangkan ajaran tarekat di Nusantara. Ia mampu mengorbitkan ulama-ulama dalam tarekat Syatariyah di seluruh wilayah Melayu-Nusantara, diantaranya Burhanuddin Ulakan, (w. 1699 M) dari Pariaman, Sumatra Barat, Abdul Muhyi (w. 1738 M) dari Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, Yusuf al-Makassari (w. 1999 M) dari Sulawesi, dan Syaikh Abdul Malik bin Abdullah atau Tok Pulau Manis (1678-1736) dari Terengganu.
Salah satu kemudahan yang dimiliki oleh ‘Abd al-Raūf al-Fansuri dalam penyebaran tarekat Syatariyah adalah ia sebagai “orang dalam” di Kesultanan. Posisi penting yang diamanahkan tersebut telah menjadikan tarekat Syatariyah sebagai ajaran resmi di Kesultanan Aceh. Jika kita menilik kembali ke India, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ‘Abdullah al-Syaṭṭār dan Muhammad Ghauts saat di India yang mendapat tempat di hati penguasa Sultan Moghuls, sehingga tarekat tersebut dapat bertahan sekian lama. Demikian juga kekuatan karakter tarekat Syatariyah di Aceh yang dibangun oleh para pemimpinnya dapat eksis di Kesultanan, serta mendapat tempat istimewa sebagai ajaran resmi keagamaan.
Sebagai tarekat yang memiliki posisi strategis, penempatan pemimpin tarekat Syatariyah pada posisi strategis sangat penting, seperti Syaikhul Islam dan atau Qadi al-Adil Kesultanan Aceh. Tarekat Syatariyah telah membangun pondasi dan regenerasi kepemimpinan tersebut periode Kesultanan. Pasca wafatnya ‘Abd al-Raūf al-Fansuri maka jabatan Qadi diberikan kepada pemangku tarekat Syatariyah, mulai Baba Dawud al-Jawi al-Rumi bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha ‘Ali al-Rumi, atau dikenal Teungku Chik di Leupue (karena dimakamkan di desa Leupue), sebagai murid dan partnernya. Selanjutnya, posisi Qadi Malik ‘Adil Kesultanan diembankan oleh Faqih Jalaluddin periode Sultan Alauddin Syah Johan (w. 1767 M) yang juga memiliki kesinambungan silsilah tarekat Syatariyah dengan ‘Abd al-Raūf al-Fansuri.
Kemudian, posisi strategis tersebut diteruskan oleh Muhammad Zain anak Faqih Jalaluddin tersebut, periode Sultan Alaiddin Mahmud Syah (w. 1781 M). Pengarang kitab Kasyf al-Kirām itu juga berafiliasi dalam tarekat Syatariyah dari jalur yang sama, ‘Abd al-Raūf al-Fansuri. Jenjang regenerasi tersebut menunjukkan kekuatan tarekat Syatariyah di Kesultanan yang dibangun oleh ‘Abd al-Raūf al-Fansuri hingga beberapa abad setelahnya. Namun sayang, jalur silsilah ini tidak  diperoleh setelahnya hingga kini di Aceh. Sedangkan di luar Aceh, jalur ‘Abd al-Raūf al-Fansuri masih hidup hingga periode kemerdekaan, seperti di Sumatera Barat, Jawa Barat, Phatani dan Malaysia.

Syekh Abdul Wahab Tanoh Abee
Di Aceh, jalur ‘Abd al-Raūf al-Fansuri bukanlah satu-satunya penghubung tarekat Syatariyah dari dunia Islam (Mekah dan Madinah) ke dunia Melayu-Nusantara. Beberapa naskah koleksi Tanoh Abee menyebutkan terhubungnya murid-murid tarekat Syatariyah di sana tanpa melalui jalur Abdurrauf al-Fansuri. Sebagaimana yang disebut oleh Oman Fathurahman dalam pengantar katalog Tanoh Abee, dalam catatan akhir (kolofon) naskah Dalā’il al-Khayrāt karangan ‘Abdullāh Muḥammad ibn Sulaymān “telah mengambil tarekat Syatari ini oleh Muhammad daripada ‘Abd al-Wahhāb anak Muhammad Ṣāliḥ anak ‘Abd al-Raḥīm Tanoh Abee; ia mengambil daripada Shaykh Muhammad Sa’d Ṭāhir, ia daripada Muhammad Sa’īd Tāhir, daripada Shaykh Manṣūr Badiri, daripada Shaykh Muhammad As’ad, dan seterusnya”.
Hal senada juga diungkapkan oleh Fakhriati, bahwa silsilah Syattariyah Tanoh Abee melalui jalur berbeda dengan ‘Abd al-Raūf al-Fansuri. Hanya saja, silsilah yang disebutkan di atas berbeda pada satu sosok bernama Shaykh Manṣūr. Dalam penelitian Fakhriati menyebutkan silsilah Syattariyah Tanoh Abee dari Abu Dahlan diterima daripada Teungku Abdul Wahab, ia mengambil daripada Muhammad As’ād, ia mengambil daripada Muhammad Sa’īd bin Ṭāhir, dan ia daripada Shaykh Abū Ṭāhir.  Dengan jelas tidak terdapat nama Shaykh Manṣūr di dalamnya.
Ternyata, langkah jaringan mendunia Syatariyah memiliki jalur silsilah yang berbeda dengan ‘Abd al-Raūf al-Fansuri dapat ditemukan dalam naskah-naskah tarekat Syatariyah di Maranao (Philipina). Disebutkan silsilah Khatib Daud bin Syams al-Dīn daripada Shaykh Haji Abdullah bin ‘Abd al-Qahhār al-Shaṭṭarī al-Shafī‘i/Bantani daripada Imam Muhammad al-Ṭabari bin ‘Alī, daripada Shaykh ‘Abd al-Wahhāb, daripada Shaykh Ṣālih Khāṭib, dan selanjutnya kepada Aḥmad al-Qushashī. Kemungkinan besar nama Shaykh ‘Abd al-Wahhāb adalah Shaykh ‘Abd al-Wahhāb anak Muḥammad Ṣāliḥ yang disebut di atas, atau ‘Abd al-Wahhāb anak Muhammad Ṣāliḥ anak ‘Abd al-Raḥīm Tanoh Abee, sebagaimana termaktub dalam naskah-naskah Tanoh Abee.
Jaringan saling-silang di Aceh terjalin dalam Syatariyah, sebagaimana Haji Hanafiyah menerima ijazah dari  Teungku Haji ‘Abdul Jalil bin Hasan, dikenal Teungku Awee Geutah. Menurut Kraus, Syekh Seulimum menerima dari Haji Hanafia, Seulimum (Aceh Utara), menerima dari ‘Abdul Jalil bin Hasan, Awee Geutah (Aceh Besar), dari Muhammad Sa’d Ṭāhir, dari Muhammad Sa’īd Tāhir, daripada Shaykh Manṣūr Badiri, dan seterusnya ke atas.  Silsilah tersebut menunjukkan saling-silang jaringan Syatariyah Aceh Utara (Awee Geutah) dengan Aceh Besar (Seulimum). Sedangkan wilayah Pidie berada diantara kedua wilayah, yang secara strategis memiliki koneksi kuat menghubungkan keduanya.

Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langien
Syattariyyah Silsilah Khatib Langgien Pidie Aceh
Jaringan silsilah Syatariyah yang termasuk dalam “lingkaran utama” di Aceh setelah wafatnya ‘Abd al-Raūf al-Fansuri adalah Muhammad bin Ahmad Khatib Langien di Pidie. Gampong (desa) Langien terdapat sebuah wilayah kemukiman berada di Pidie (Kabupaten) yang jauh dari sentral Kesultanan Aceh. Pada abad ke-19, Pidie menjadi menjadi basis utama perjuangan, terutama saat pergolakan perang Aceh melawan kolonial Belanda sebelum tahun 1873 dan sesudahnya. Muhammad Khatib Langien menjadi salah seorang ulama yang memiliki peranan membangun karakter masyarakat di Langien khususnya, dan Aceh secara keseluruhannya. Langkah tersebut dengan sendirinya dapat memudahkan dalam mengembangkan tarekat Syatariyah di masyarakat di luar Kesultanan.
Menurut Shaghir, Muhammad Khatib Langien adalah generasi penyebar tarekat setelah Shaykh Dāwūd bin ‘Abdullah al-Fathanī, karena guru Muhammad Khatib Langien bernama Shaykh Muhammad ‘Alī adalah sahabat Shyakh Dāwūd bin ‘Abdullah al-Fathanī. Keduanya mendapat ijazah tarekat Syatariyah dari Shaykh Muhammad As’ad.



Tiga Rangkai Jalaluddin Aceh

Selama ini, banyak orang salah duga tentang tokoh-tokoh masa lalu yang memiliki kemiripan nama, dan atau tempat, bahka periode dianggap satu. Satu orang, satu peran dan pada satu masa. Beberapa tulisan sebelumnya di beberapa media saya pernah mengungkapkan tokoh Habib Bugak al-Asyi di Aceh belum dapat disebut sebagai tokoh Habiburrahman (Serambi Indonesia). Atau periode sebelumnya, tokoh alim yang berdebat dengan Nuruddin Ar-Raniry pada era Sultan Iskandar Tsani (m. 1640 M) adalah Syekh Syamsuddin As-Sumatrani (penasehat Sultan Iskandar Muda), bahkan sebagian buku "menuduh" adalah Hamzah Fansuri. Padahal para intelektual ini hidup pada tahun yang berbeda. Bukti kongkretnya adalah, syahidnya Syamsuddin As-Sumatrani pada tahun 1630 M disebutkan oleh Nuruddin Ar-Raniry dalm kitabnya Bustanus Salatin fi Zikril Awwalin wal Akhirin. Dan kemudian ia dimakamkan di negeri jiran.
Sedangkan Nuruddin Ar-Raniry sendiri tiba di Aceh pada tahun 1637, setahun setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Kemungkinan besar ia (Nuruddin ar-Raniry) setelah dekat dengan Kesultanan Pahang dijemput oleh pasukan Aceh dari Pasai ke Pahang menuju Aceh Darussalam (sekarang Banda Aceh). Nuruddin sendiri menyebut dalam beberapa kitab tauhid dan tasawufnya, bahwa perdebatannya tentang konsep wahdatul wujud dengan murid-murid Syamsuddin As-Sumatrani yang mengembangkan ajaran Hamzah Fansuri. Teks Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan, Durr Faraid liabtal Aqwal Mulahid, Fathul Mubin, dan naskah lainnya yang merekam jejak ini.
Pada abad ke-18 dan 19 M, sebagaian peneliti menganggap adalah era kemunduran keilmuan dan intelektual di Aceh mungkin cukup pelik. Sebab, saya lebih cenderung menyebut adanya tranformasi ilmu dari satu tempat ke tempat lain. Sentral keilmuan di Aceh dapat disebut menyebar ke luar Bandar Aceh Darussalam, seprti ke Aceh Besar, Pidie dan Awee Geutah, bahkan keluar teritorial Aceh bermigrasi ke Pathani (Thailand Selatan) Padang, Banten, Sulawesi dan lainnya.
Periode 18-19 M merupakan episode penting bagi Aceh, pra dan pasca perang Aceh dengan Belanda. Ada tiga tokoh utama sebelum Aceh berkecamuk yang perlu dicermati dan mereka hidup di zaman yang berbeda dan memiliki peranan yang berbeda pula, ketiganya memiliki peranan penting dan luas dalam menjaga otoritas di Kesultanan dan pemimpin keagamaan di Aceh. Faqih Jalaluddin al-Asyi (1727-?), Syekh Jalaluddin bin Syekh Kamaluddin bin Qadhi at-Tarusani (1750-?) dan Syekh Jalaluddin Lam Gut (1827-?).
Silsilah Tarekat Syattariyah Faqih Jalaluddin dalam kitab Asrarus Suluk berafiliasi kepada Daud bin Ismail al-Fathani 
ke pada Abddurauf Al-Fansuri, ke pada Ahmad al-Qusyasyi, dst
Faqih Jalaluddin al-Asyi adalah ulama penting di Kesultanan yang mengarang kitab Asrarul Suluk, Manzharul Ajla ila Ru'batil A'la dan Syamsu al-Ma'rifah ila Hadratihi al-Syarifah. Anaknya juga seorang ulama besar di Aceh bernama Muhammad Zein. Dari keduanya mereka penerus pengembang Tarekat Syattariyah. Faqih Jaluddin al-Asyi berafiliasi kepada Syekh Daud bin Ismail al-Fathani, ulama Fathani (Thailand Selatan) yang berguru langsung kepada ulama Aceh Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri (Syiah Kuala), selanjutnya kepada Ahmad al-Qusyasyi, dan seterusnya (Lihat silsilat Tarekat Syattariyah Abdurauf As-Jawi al-Fansuri).
Naskah Manzharul Ajla ila Ru'batil A'la menunjukkan karya Faqih Jalaluddin
pada tahun 1152 H/1739 M, periode Sultan Alauddin Jauhan Syah bin Sultan Ahhmad Syah

Sedangkan Syekh Jalaluddin at-Tarusany adalah pengarang kitab Safinat al-Hukkam fi Talkhish al-Khisham, naskah ini cukup tebal dan menjadi pedoman hukum jinayah di Aceh. Sejauh ini, hanya satu kitab baru ditemui karyanya, posisinya sebagai seorang ulama, negarawan dan ahli hukum Islam kenamaan yang menjadi Qadhi Malikul Adil masa Sultan Alaiddin Johan Syah, 1147-1174 H (1733-1760 M) tidak tertutup kemungkinan masih ada naskah-naskah lain karyanya.
Abdul Hadi WM (Aceh dan Kesusteraan Melayu) menyebutkan bahwa, Jalaluddin al-Tursani dan Syeikh Yusuf al-Makassari, menurutnya, merupakan murid utama Syeikh Abdurrauf al-Fansuri.

Sedangkan Syekh Jalaluddin di Lam Gut (Tgk Chik di Lam Gut) (1827-) adalah ulama Aceh yang menerjemahkan kitab Tambihul Ghafilin  (Aceh sering menyebut Tambihoi Ghafilin) dari kitab aslinya Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Laits as-Samarqandi (w. 373 H/983 M). Kitab yang sama juga pernah diterjemahkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Mubin al-Fathani sekitar tahun 1184 H/1770 M dalam bahasa Melayu. Sedangkan Syekh Jalaluddin di Lam Gut menterjemahkan dalam bahasa Aceh berbentuk syair (nazam). 
Kitab ini berisikan peringatan bagi orang yang lupa (lalai), isinya terdiri dari 95 bab, teks kandungannya berupa peringatan-peringatan bagi ummat Islam yang didukung oleh dalil Quran dan Hadits demi kesejahteraan dunia dan akhirat. Kitab ini cukup banyak salinannya, bahkan menjadi perhatian bagi peneliti Belanda periode tersebut, Zengraaft dan Snouck memiliki catatan tersendiri terhadap kitab ini. Dikarekanakan tidak mempengaruhi perjuangan Aceh melawan Belanda, kitab ini dapat menyebar dengan leluasa, berbeda nasib dengan teks naskah Hikayat Prang Sabi dan Hikayat Prang Goumpeni. Walaupn demikian, kitab Tambihoi Ghafilin belum diteliti secara konfrehensif dan mendalam.

Balada PDIA

PDIA 1974 - 26 Des 2004
BEBERAPA bulan belakangan terakhir, ada penampilan berbeda di kawasan Blang Padang pusat kota Banda Aceh, khususnya gedung yang memiliki nilai historis bagi Aceh dan dunia, yaitu Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA). Bagi para pelajar dan peneliti luar negeri, PDIA bukan “lembaga langka”, sebab ia sudah ada eksis puluhan tahun di Aceh, dan perannya untuk dokumentasi dan edukasi sejarah sosial kebudayaan, agama dan masyarakat Aceh, baik periode Kesultanan, kolonial maupun kemerdekaan.
Anehnya, PDIA yang berada di jalan strategis alun-alun kota sudah minggat, nama pamplet besar yang selama ini melongok ke lapangan Blang Padang juga sudah musnah. Sejak beberapa lama, PDIA telah tergusur dari rumahnya sendiri, semua staf dan isi koleksinya yang berharga “dimuseumkan” ke gudang Museum Aceh. Sedangkan gedung PDIA yang megah dan berada di jalan super sibuk itu kini dihuni oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Unsyiah.
Atas semangat ingin mengembalikan sejarah dan khazanah Aceh, BRR Aceh-Nias membangun kembali gedung yang menyimpan sejarah tersebut di tempat semula, sedangkan koleksi direpro kembali dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Hal tersebut sekaligus untuk mendorong penguatan “melawan lupa” dan “meupuwoe ata indatu”, sebab gedung ini juga atas dasar kenangan Belanda dengan Aceh yang diprakarsai oleh banyak tokoh.

 Hidup-mati PDIA 
Sebenarnya, gejolak pasca rehab-rekon pasca bencana 2004 yang meluluhlantakkan gedung PDIA tersebut dan sekaligus melenyapkan dokumen dan surat-surat berharga Aceh dan Belanda yang di koleksi di gedung tersebut. Rekonstruksi PDIA yang dilakukan oleh BRR memang untuk merevitalisasi dokumen dan arsip-arsip Aceh dan sumbangan Belanda. Banyak lembaga dan Negara asing yang ikut menyumbang untuk memulihkan PDIA dan mengembalikan fungsinya, terutama Koninklijk Instituut voor Taal Land-en Volkenkunde (KITLV) dan Yayasan Peutjut Fonds di Belanda.
Pihak lembaga asing tersebut menaruh perhatian besar terhadap dokumen Aceh, baik sebelum ataupun sesudah bencana tsunami. Gagasan pendirian PDIA dicetuskan oleh Prof Dr Teuku Ibrahim Alfian MA pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II yang berlangsung di Banda Aceh pada 1972. Hal tersebut disambut baik oleh banyak tokoh Aceh dan Nasional, Prof Ali Hasjmy, Dr Alfian, Dr Ibrahim Hasan, Drs FGP Jaquet selaku Kepala Kearsipan di KITLV di Leiden, dan Gubernur Aceh A Muzakkir Walad (1974) pun menyediakan tanah dan bangunan di depan Blang Padang yang disaksikan oleh disaksikan oleh Menteri P dan K Dr Syarif Thayeb dan Pangdam I/IM Brigjen TNI A Rivai Harahap serta Prof A Majid Ibrahim.
PDIA pasca gempa tsunami dibangun di tempat/gedung semula
Kejayaan PDIA berakhir pada 2004, walaupun semangat masih tertanam penuh dan didukung oleh banyak lembaga dan pemerintah untuk bangkit kembali. Hal tersebut terbukti dengan dibangun kembali Gedung PDIA di tempat yang sama. Pada tahun lalu diadakan Seminar Peningkatan Kinerja PDIA dan Peranannya di Tengah-tengah Masyarakat (15 Desember 2013), yang kemudian merekomendasikan beberapa butir penting antaranya tetap melestarikan eksistensi gedung dan peranan PDIA di tempat kelahirannya. Namun, sepertinya itu sia-sia.
Pertengahan 2014 lalu, PDIA ditempatkan di gedung “gudang” Museum Aceh, bersama koleksi dan para stafnya. Konon, hal tersebut terjadi disertai surat orang berpengaruh di pemerintahan. Keberadaan PDIA di gudang Museum Aceh juga tidak memenuhi standar kepustakaan dan kearsipan, bak “engkout payeh” di ruang sempit dan sesak, seakan hal tersebut menunjukkan PDIA untuk dilenyapkan eksistensinya. Padahal selama ini kontribusinya sangat penting dan berharga untuk Aceh.
Jika tinjau lebih spesifik, keberadaan PDIA di Museum Aceh juga menjadi “abu-abu” status hukumnya, sebab ia lembaga swasta menggunakan fasilitas Negara. Walaupun terkesan telah menjadi anak emas jika dibanding dengan lembaga-lembaga swasta lainnya di Aceh dalam penggunaan fasilitas pemerintah, akan tetapi PDIA telah menjadi anak tiri yang tersingkirkan. Lalu, bagaimana dengan LSM swasta lainnya, yang seharusnya mendapatkan “kursi” yang sama dengan PDIA.
Pada periode kolonial, satu sistem yang dilakukan oleh Belanda untuk menguasai tanah-tanah milik rakyat Aceh dengan cara menanam (pula) labu (sechium edule). Suku labu-labuan tersebut mudah tumbuh dan berbuah di daerah tropis serta dapat menjalar dalam jarak ratusan meter. Setelah sekian lama, Belanda akan membangun bivak dan posko dengan alasan memanen buah labu, alias dari tanah hak guna (pakai) beralih menjadi hak milik. Oleh karena itu, dalam persepsi orang Aceh terhadab Belanda, konotasi tersebut sangat kental bagi orang-orang (ataupun lembaga) yang ingin menguasai hak orang lain dengan cara kurang baik.

Jejak Gempa dalam Manuskrip Kuno

Naskah astronomi dan perhitungan waktu
(penanggalan)
Selain jejak geologis yang terdapat di dalam tanah Aceh, informasi tentang kejadian gempa dan tsunami pada masa lalu banyak terdapat dalam manuskrip kuno. Pada 2006, Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara Oman Fathurahman menemukan catatan tangan di sampul sebuah manuskrip asal abad ke-19 di Zawiyah Tanoh Abee, Aceh Besar.

Catatan dalam bahasa Arab itu menyebutkan, pernah terjadi gempa besar untuk kedua kali pada pagi hari, Kamis, 9 Jumadil Akhir 1248 Hijriah atau 3 November 1832. Angka tahun 1248 Hijriah atau 1832 Masehi ini menjadi amat menarik karena menurut sejumlah catatan penjelajah Barat, gempa dan tsunami pernah melanda pantai barat Sumatera pada 24 November 1883.

”Bisa jadi itu gempa berbeda, tetapi ini membuktikan Aceh kerap dilanda gempa besar,” kata Oman, ahli filologi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelumnya, pada 2005, Oman juga menemukan naskah ”takbir gempa” yang tersimpan di Perpustakaan Ali Hasjmy, Banda Aceh. Naskah anonim itu dibuat sekitar abad ke-18, tiga abad sebelum tsunami melanda Aceh.

Catatan di manuskrip itu memaparkan kejadian yang akan mengikuti gempa bumi dalam rentang waktu dari subuh hingga tengah malam, dalam 12 bulan. Di salah satu bagiannya disebut, ”Jika gempa pada bulan Rajab, pada waktu subuh, alamatnya segala isi negeri bersusah hati dengan kekurangan makanan. Jika pada waktu duha gempa itu, alamatnya air laut keras akan datang ke dalam negeri itu....

Dengan benderang, naskah ini menggambarkan gempa bisa memicu naiknya air laut hingga ke daratan. Naiknya air laut itulah yang kini dikenal dengan tsunami. Namun, jauh sebelumnya, orang Aceh juga memiliki kosakata ïe beuna atau air bah besar dari laut. Namun, kata ini tak lagi dipakai hingga kejadian tsunami 2004.

Sementara itu, filolog dari UIN Ar Raniry, Banda Aceh, Hermansyah, menemukan Naskah Gempa dan Gerhana Wa-Shahibul dalam kitab Ibrahim Lambunot, koleksi Museum Negeri Aceh. Naskah itu menyebutkan tentang smong yang terjadi pada 1324 H atau 1906 M.

Nasib Manuskrip Aceh: Kini dan Nanti (1)

Di era orde baru dan awal reformasi, perhatian terhadap pelestarian naskah belum memadai dikarenakan beberapa faktor, antaranya situasi politik Aceh dengan konflik vertikal berkepanjangan, ternyata banyak mempengaruhi ke sektor lain, termasuk pendidikan, budaya dan penelitian keilmuan. Faktor lainnya yang mempengaruhi lemahnya regulasi pemerintah terhadap pelestarian warisan tulis adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) di Aceh. Akibatnya, pengetahuan seputar ilmu filologi dan pernaskahan (manuskrip) tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk pelajar dan para pewaris manuskrip itu sendiri.
Sebenarnya, program kegiatan pemeliharaan (preservation) sudah dikenal sejak dahulu, dan pasca gempa-Tsunami 2004 terus tumbuh berkembang dalam dunia pernaskahan Aceh, preservasi masa mendatang dapat meliputi; Inventarisasi naskah, Katalogisasi, Restorasi naskah, Digitalisasi naskah, Database (pangkalan data), dan Tipologi kajian (analisis) teks, naskah serta kajian kontekstual. Sebahagiannya sudah dilakukan secara berkelanjutan, walaupun belum ada prioritas kebijakan terhadap program-program tersebut, sehingga belum ada sinerginitas antara satu lembaga dengan lainnya. Secara periodik, perhatian terhadap preservasi naskah di masyarakat dapat dipilah menjadi dua bagian sesuai dengan situasi dan kondisi Aceh, yaitu pra dan pasca bencana alam dan bencana kemanusiaan. Hal itu untuk memudahkan melihat regulasi pemerintah dan perhatian masyarakat terhadap kearifan dan pengetahuan untuk merevitalisasi pengetahuan budaya dan kultur masa lalu dengan konteks sekarang dengan jumlah ribuan naskah di Aceh.
Akumulasi angka tersebut tentu akan mencapai jumlahnya jika dirunut sebelum tragedi gempa dan tsunami Aceh-Nias pada 26 Desember 2004 atau sesudahnya. Hingga sebelum tragedi bencana dunia tersebut, Aceh memiliki beberapa lembaga yang mengoleksi naskah-naskah Jawi (Bahasa Aceh dan Melayu) dan Arab, seperti di Museum Negeri Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yayasan Pendidikan dan Museum Ali Hasjmy (YPAH) berlokasi di Banda Aceh. Zawiyah Tanoh Abee di Seulimuem, Aceh Besar, dan Dayah Awee Geutah, Bireuen.

Tradisi Pengobatan Meurajah dalam Manuskrip Aceh

Kajian perobatan medis di Aceh telah mencapai fase keselarasan, pada saat tema-tema keagamaan dan kebudayaan mendapat “lahan utama” di dunia intelektual dan para peneliti (researchers), baik dalam tatanan pemerintahan (kesultanan) maupun masyarakat bawah (grassroots). Pada hakikatnya, ranah kajian medical ataupun perobatan secara tradisional dan modern telah mendapat tempat yang sama dengan kajian keagamaan, seperti ilmu tasawuf, tauhid dan syariat yang selama ini dan sebelumnya mendapat sorotan utama.
Informasi tersebut dapat ditelusuri dari banyaknya karya tulis di bidang kedokteran yang dihasilkan oleh para intelektual atau tokoh-tokoh agama di Aceh pada beberapa abad yang silam. Karya tulis tangan (manuskrip) atau naskah klasik merupakan sumber primer dan bukti kejayaan yang digapai oleh Aceh dalam bidang-bidang tersebut, seperti pencetus munculnya sistem tulisan aksara Arab-Jawi di dunia Melayu-Nusantara, atau lahirnya sistem/kaidah syair (puisi) dari Hamzah Fansuri, dan lain sebagainya.
Artikel ini melihat konteks rajah dari sudut pandang antro-filologis, yang bertahan sejak periode kesultanan, peperangan hingga kemerdekaan. Mengapresiasi semangat leluhur dengan hanya menyimpan warisan yang telah mereka wariskan kepada kita tidaklah cukup. Demikian manuskrip-manuskirp rajah yang dipandang sebagai salah satu pengobatan alternatif tidak hanya sebatas bacaan dan dinikmati kandungan isi, akan tetapi lebih bermakna untuk dieskplorasi lebih mendalam, secara medis dan filosofisnya melalui multidisipliner ilmu. Termasuk masyarakat memeliharanya sedemikian rupa dan mewarisi fisik manuskripnya, dan hanya sedikit yang mewarisi ilmunya.

Mi‘rāj al-Sālikīn: Survivalitas Ajaran Tarekat Syatariyah di Aceh Periode Kolonial

This article discusses the development of Syattariyah Sufi order as one of religious traditions in Aceh in the colonial era based on the manuscript of Muhammad Khatib Langien’s Mi‘rāj al-Sālikīn ilá Martabat al-Wāsilīn bi-Jāh Sayyid al-Mursalīn. The Syattariyah teachings in Mi‘rāj al-Sālikīn have proved the existence of Muhammad Khatib Langien in the Malay-archipelago world. In applying his teachings, Muhammad Khatib Langien has the different procedures than that one of  ‘Abd al-Raūf al-Fansuri. In addition to practical teachings, Muhammad Khatib Langien employs local symbols such as wearing skullcaps and turbans in the swear oath (bay‘ah) process. This tradition is meant to respond the foreign culture as well as to show the identity of each members of Syattariyah sufi order. It is proved that Muhammad Khatib Langien’s teachings that can be accepted by all people and groups even without having support from the local authorities at the time.

Di Aceh, jalur ‘Abd al-Raūf al-Fansuri (Abdurrauf Syiah Kuala) bukanlah satu-satunya penghubung tarekat Syatariyah dari dunia Islam (Mekah dan Madinah) ke dunia Melayu-Nusantara, khususnya Aceh. Beberapa naskah koleksi Tanoh Abee menyebutkan terhubungnya murid-murid tarekat Syatariyah di sana tanpa melalui jalur Abdurrauf al-Fansuri di era yang sama. Demikian juga jaringan silsilah Syatariyah di Pidie dari tokoh utama adalah Muhammad bin Ahmad Khatib Langien di Pidie. Berada di Gampong (desa) Langien di wilayah kemukiman berada di Pidie (Kabupaten) yang jauh dari sentral Kesultanan Aceh (Banda Aceh).
Hubungan silsilah tarekat Syatariyah terjalin kuat antara ulama Nusantara, Arab dan India secara langsung ataupun tidak. Konsep ajaran yang disebarkan di Nusantara –khususnya Aceh- tidak berbeda jauh dengan konsep di tempat lahir dan berkembangnya tarekat ini. Walaupun belum didapatkan tokoh Arab atau India dalam tarekat ini yang langsung berkiprah di Aceh, seperti peran Nūr al-Dīn al-Ranirī periode Iskandar Tsani (w. 1641) dan pamannya, Hamīd al-Rānirī di masa Iskandar Muda (w. 1630), yang mengembangkan tarekat Qadiriyah di Aceh.
Tarekat Syatariyah masuk dan berkembang di Aceh hampir bersamaan dengan atau setelah tarekat Qadiriyah. Sejauh ini, ‘Abd al-Raūf al-Fansuri memiliki jaringan terluas di Nusantara, dan dapat dipastikan yang pertama. Dengan pengalamannya selama 19 tahun di Jazirah Arab dan “berguru Syatariyah” kepada Ahmad al-Qushāshī dan Ibrāhim al-Kurānī hingga dipercayakan untuk mengembangkan ajaran tarekat di Nusantara. Ia mampu mengorbitkan ulama-ulama dalam tarekat Syatariyah di seluruh wilayah Melayu-Nusantara, diantaranya Burhanuddin Ulakan, (w. 1699 M) dari Pariaman, Sumatra Barat, Abdul Muhyi (w. 1738 M) dari Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, Yusuf al-Makassari (w. 1999 M) dari Sulawesi, dan Syaikh Abdul Malik bin Abdullah atau Tok Pulau Manis (1678-1736) dari Terengganu.

 

Education

Loading...

adsense

National Geographic Photos

Manuscript

Loading...