Balada PDIA

PDIA 1974 - 26 Des 2004

BEBERAPA bulan belakangan terakhir, ada penampilan berbeda di kawasan Blang Padang pusat kota Banda Aceh, khususnya gedung yang memiliki nilai historis bagi Aceh dan dunia, yaitu Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA). Bagi para pelajar dan peneliti luar negeri, PDIA bukan “lembaga langka”, sebab ia sudah ada eksis puluhan tahun di Aceh, dan perannya untuk dokumentasi dan edukasi sejarah sosial kebudayaan, agama dan masyarakat Aceh, baik periode Kesultanan, kolonial maupun kemerdekaan.
Anehnya, PDIA yang berada di jalan strategis alun-alun kota sudah minggat, nama pamplet besar yang selama ini melongok ke lapangan Blang Padang juga sudah musnah. Sejak beberapa lama, PDIA telah tergusur dari rumahnya sendiri, semua staf dan isi koleksinya yang berharga “dimuseumkan” ke gudang Museum Aceh. Sedangkan gedung PDIA yang megah dan berada di jalan super sibuk itu kini dihuni oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Unsyiah.
Atas semangat ingin mengembalikan sejarah dan khazanah Aceh, BRR Aceh-Nias membangun kembali gedung yang menyimpan sejarah tersebut di tempat semula, sedangkan koleksi direpro kembali dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Hal tersebut sekaligus untuk mendorong penguatan “melawan lupa” dan “meupuwoe ata indatu”, sebab gedung ini juga atas dasar kenangan Belanda dengan Aceh yang diprakarsai oleh banyak tokoh.

 Hidup-mati PDIA 
Sebenarnya, gejolak pasca rehab-rekon pasca bencana 2004 yang meluluhlantakkan gedung PDIA tersebut dan sekaligus melenyapkan dokumen dan surat-surat berharga Aceh dan Belanda yang di koleksi di gedung tersebut. Rekonstruksi PDIA yang dilakukan oleh BRR memang untuk merevitalisasi dokumen dan arsip-arsip Aceh dan sumbangan Belanda. Banyak lembaga dan Negara asing yang ikut menyumbang untuk memulihkan PDIA dan mengembalikan fungsinya, terutama Koninklijk Instituut voor Taal Land-en Volkenkunde (KITLV) dan Yayasan Peutjut Fonds di Belanda.
Pihak lembaga asing tersebut menaruh perhatian besar terhadap dokumen Aceh, baik sebelum ataupun sesudah bencana tsunami. Gagasan pendirian PDIA dicetuskan oleh Prof Dr Teuku Ibrahim Alfian MA pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II yang berlangsung di Banda Aceh pada 1972. Hal tersebut disambut baik oleh banyak tokoh Aceh dan Nasional, Prof Ali Hasjmy, Dr Alfian, Dr Ibrahim Hasan, Drs FGP Jaquet selaku Kepala Kearsipan di KITLV di Leiden, dan Gubernur Aceh A Muzakkir Walad (1974) pun menyediakan tanah dan bangunan di depan Blang Padang yang disaksikan oleh disaksikan oleh Menteri P dan K Dr Syarif Thayeb dan Pangdam I/IM Brigjen TNI A Rivai Harahap serta Prof A Majid Ibrahim.

PDIA pasca gempa tsunami dibangun di tempat/gedung semula

Kejayaan PDIA berakhir pada 2004, walaupun semangat masih tertanam penuh dan didukung oleh banyak lembaga dan pemerintah untuk bangkit kembali. Hal tersebut terbukti dengan dibangun kembali Gedung PDIA di tempat yang sama. Pada tahun lalu diadakan Seminar Peningkatan Kinerja PDIA dan Peranannya di Tengah-tengah Masyarakat (15 Desember 2013), yang kemudian merekomendasikan beberapa butir penting antaranya tetap melestarikan eksistensi gedung dan peranan PDIA di tempat kelahirannya. Namun, sepertinya itu sia-sia.
Pertengahan 2014 lalu, PDIA ditempatkan di gedung “gudang” Museum Aceh, bersama koleksi dan para stafnya. Konon, hal tersebut terjadi disertai surat orang berpengaruh di pemerintahan. Keberadaan PDIA di gudang Museum Aceh juga tidak memenuhi standar kepustakaan dan kearsipan, bak “engkout payeh” di ruang sempit dan sesak, seakan hal tersebut menunjukkan PDIA untuk dilenyapkan eksistensinya. Padahal selama ini kontribusinya sangat penting dan berharga untuk Aceh.
Jika tinjau lebih spesifik, keberadaan PDIA di Museum Aceh juga menjadi “abu-abu” status hukumnya, sebab ia lembaga swasta menggunakan fasilitas Negara. Walaupun terkesan telah menjadi anak emas jika dibanding dengan lembaga-lembaga swasta lainnya di Aceh dalam penggunaan fasilitas pemerintah, akan tetapi PDIA telah menjadi anak tiri yang tersingkirkan. Lalu, bagaimana dengan LSM swasta lainnya, yang seharusnya mendapatkan “kursi” yang sama dengan PDIA.
Pada periode kolonial, satu sistem yang dilakukan oleh Belanda untuk menguasai tanah-tanah milik rakyat Aceh dengan cara menanam (pula) labu (sechium edule). Suku labu-labuan tersebut mudah tumbuh dan berbuah di daerah tropis serta dapat menjalar dalam jarak ratusan meter. Setelah sekian lama, Belanda akan membangun bivak dan posko dengan alasan memanen buah labu, alias dari tanah hak guna (pakai) beralih menjadi hak milik. Oleh karena itu, dalam persepsi orang Aceh terhadab Belanda, konotasi tersebut sangat kental bagi orang-orang (ataupun lembaga) yang ingin menguasai hak orang lain dengan cara kurang baik.

Read more

Jejak Gempa dalam Manuskrip Kuno

Naskah astronomi dan perhitungan waktu
(penanggalan)

Selain jejak geologis yang terdapat di dalam tanah Aceh, informasi tentang kejadian gempa dan tsunami pada masa lalu banyak terdapat dalam manuskrip kuno. Pada 2006, Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara Oman Fathurahman menemukan catatan tangan di sampul sebuah manuskrip asal abad ke-19 di Zawiyah Tanoh Abee, Aceh Besar.

Catatan dalam bahasa Arab itu menyebutkan, pernah terjadi gempa besar untuk kedua kali pada pagi hari, Kamis, 9 Jumadil Akhir 1248 Hijriah atau 3 November 1832. Angka tahun 1248 Hijriah atau 1832 Masehi ini menjadi amat menarik karena menurut sejumlah catatan penjelajah Barat, gempa dan tsunami pernah melanda pantai barat Sumatera pada 24 November 1883.

”Bisa jadi itu gempa berbeda, tetapi ini membuktikan Aceh kerap dilanda gempa besar,” kata Oman, ahli filologi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelumnya, pada 2005, Oman juga menemukan naskah ”takbir gempa” yang tersimpan di Perpustakaan Ali Hasjmy, Banda Aceh. Naskah anonim itu dibuat sekitar abad ke-18, tiga abad sebelum tsunami melanda Aceh.

Catatan di manuskrip itu memaparkan kejadian yang akan mengikuti gempa bumi dalam rentang waktu dari subuh hingga tengah malam, dalam 12 bulan. Di salah satu bagiannya disebut, ”Jika gempa pada bulan Rajab, pada waktu subuh, alamatnya segala isi negeri bersusah hati dengan kekurangan makanan. Jika pada waktu duha gempa itu, alamatnya air laut keras akan datang ke dalam negeri itu....”

Dengan benderang, naskah ini menggambarkan gempa bisa memicu naiknya air laut hingga ke daratan. Naiknya air laut itulah yang kini dikenal dengan tsunami. Namun, jauh sebelumnya, orang Aceh juga memiliki kosakata ïe beuna atau air bah besar dari laut. Namun, kata ini tak lagi dipakai hingga kejadian tsunami 2004.

Sementara itu, filolog dari UIN Ar Raniry, Banda Aceh, Hermansyah, menemukan Naskah Gempa dan Gerhana Wa-Shahibul dalam kitab Ibrahim Lambunot, koleksi Museum Negeri Aceh. Naskah itu menyebutkan tentang smong yang terjadi pada 1324 H atau 1906 M.

Read more

Nasib Manuskrip Aceh: Kini dan Nanti (1)

Di era orde baru dan awal reformasi, perhatian terhadap pelestarian naskah belum memadai dikarenakan beberapa faktor, antaranya situasi politik Aceh dengan konflik vertikal berkepanjangan, ternyata banyak mempengaruhi ke sektor lain, termasuk pendidikan, budaya dan penelitian keilmuan. Faktor lainnya yang mempengaruhi lemahnya regulasi pemerintah terhadap pelestarian warisan tulis adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) di Aceh. Akibatnya, pengetahuan seputar ilmu filologi dan pernaskahan (manuskrip) tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk pelajar dan para pewaris manuskrip itu sendiri.

Sebenarnya, program kegiatan pemeliharaan (preservation) sudah dikenal sejak dahulu, dan pasca gempa-Tsunami 2004 terus tumbuh berkembang dalam dunia pernaskahan Aceh, preservasi masa mendatang dapat meliputi; Inventarisasi naskah, Katalogisasi, Restorasi naskah, Digitalisasi naskah, Database (pangkalan data), dan Tipologi kajian (analisis) teks, naskah serta kajian kontekstual. Sebahagiannya sudah dilakukan secara berkelanjutan, walaupun belum ada prioritas kebijakan terhadap program-program tersebut, sehingga belum ada sinerginitas antara satu lembaga dengan lainnya. Secara periodik, perhatian terhadap preservasi naskah di masyarakat dapat dipilah menjadi dua bagian sesuai dengan situasi dan kondisi Aceh, yaitu pra dan pasca bencana alam dan bencana kemanusiaan. Hal itu untuk memudahkan melihat regulasi pemerintah dan perhatian masyarakat terhadap kearifan dan pengetahuan untuk merevitalisasi pengetahuan budaya dan kultur masa lalu dengan konteks sekarang dengan jumlah ribuan naskah di Aceh.

Akumulasi angka tersebut tentu akan mencapai jumlahnya jika dirunut sebelum tragedi gempa dan tsunami Aceh-Nias pada 26 Desember 2004 atau sesudahnya. Hingga sebelum tragedi bencana dunia tersebut, Aceh memiliki beberapa lembaga yang mengoleksi naskah-naskah Jawi (Bahasa Aceh dan Melayu) dan Arab, seperti di Museum Negeri Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yayasan Pendidikan dan Museum Ali Hasjmy (YPAH) berlokasi di Banda Aceh. Zawiyah Tanoh Abee di Seulimuem, Aceh Besar, dan Dayah Awee Geutah, Bireuen.

Read more

Tradisi Pengobatan Meurajah dalam Manuskrip Aceh

Kajian perobatan medis di Aceh telah mencapai fase keselarasan, pada saat tema-tema keagamaan dan kebudayaan mendapat “lahan utama” di dunia intelektual dan para peneliti (researchers), baik dalam tatanan pemerintahan (kesultanan) maupun masyarakat bawah (grassroots). Pada hakikatnya, ranah kajian medical ataupun perobatan secara tradisional dan modern telah mendapat tempat yang sama dengan kajian keagamaan, seperti ilmu tasawuf, tauhid dan syariat yang selama ini dan sebelumnya mendapat sorotan utama.

Informasi tersebut dapat ditelusuri dari banyaknya karya tulis di bidang kedokteran yang dihasilkan oleh para intelektual atau tokoh-tokoh agama di Aceh pada beberapa abad yang silam. Karya tulis tangan (manuskrip) atau naskah klasik merupakan sumber primer dan bukti kejayaan yang digapai oleh Aceh dalam bidang-bidang tersebut, seperti pencetus munculnya sistem tulisan aksara Arab-Jawi di dunia Melayu-Nusantara, atau lahirnya sistem/kaidah syair (puisi) dari Hamzah Fansuri, dan lain sebagainya.
Artikel ini melihat konteks rajah dari sudut pandang antro-filologis, yang bertahan sejak periode kesultanan, peperangan hingga kemerdekaan. Mengapresiasi semangat leluhur dengan hanya menyimpan warisan yang telah mereka wariskan kepada kita tidaklah cukup. Demikian manuskrip-manuskirp rajah yang dipandang sebagai salah satu pengobatan alternatif tidak hanya sebatas bacaan dan dinikmati kandungan isi, akan tetapi lebih bermakna untuk dieskplorasi lebih mendalam, secara medis dan filosofisnya melalui multidisipliner ilmu. Termasuk masyarakat memeliharanya sedemikian rupa dan mewarisi fisik manuskripnya, dan hanya sedikit yang mewarisi ilmunya.

Read more

Mi‘rāj al-Sālikīn: Survivalitas Ajaran Tarekat Syatariyah di Aceh Periode Kolonial

This article discusses the development of Syattariyah Sufi order as one of religious traditions in Aceh in the colonial era based on the manuscript of Muhammad Khatib Langien’s Mi‘rāj al-Sālikīn ilá Martabat al-Wāsilīn bi-Jāh Sayyid al-Mursalīn. The Syattariyah teachings in Mi‘rāj al-Sālikīn have proved the existence of Muhammad Khatib Langien in the Malay-archipelago world. In applying his teachings, Muhammad Khatib Langien has the different procedures than that one of  ‘Abd al-Raūf al-Fansuri. In addition to practical teachings, Muhammad Khatib Langien employs local symbols such as wearing skullcaps and turbans in the swear oath (bay‘ah) process. This tradition is meant to respond the foreign culture as well as to show the identity of each members of Syattariyah sufi order. It is proved that Muhammad Khatib Langien’s teachings that can be accepted by all people and groups even without having support from the local authorities at the time.

Di Aceh, jalur ‘Abd al-Raūf al-Fansuri (Abdurrauf Syiah Kuala) bukanlah satu-satunya penghubung tarekat Syatariyah dari dunia Islam (Mekah dan Madinah) ke dunia Melayu-Nusantara, khususnya Aceh. Beberapa naskah koleksi Tanoh Abee menyebutkan terhubungnya murid-murid tarekat Syatariyah di sana tanpa melalui jalur Abdurrauf al-Fansuri di era yang sama. Demikian juga jaringan silsilah Syatariyah di Pidie dari tokoh utama adalah Muhammad bin Ahmad Khatib Langien di Pidie. Berada di Gampong (desa) Langien di wilayah kemukiman berada di Pidie (Kabupaten) yang jauh dari sentral Kesultanan Aceh (Banda Aceh).
Hubungan silsilah tarekat Syatariyah terjalin kuat antara ulama Nusantara, Arab dan India secara langsung ataupun tidak. Konsep ajaran yang disebarkan di Nusantara –khususnya Aceh- tidak berbeda jauh dengan konsep di tempat lahir dan berkembangnya tarekat ini. Walaupun belum didapatkan tokoh Arab atau India dalam tarekat ini yang langsung berkiprah di Aceh, seperti peran Nūr al-Dīn al-Ranirī periode Iskandar Tsani (w. 1641) dan pamannya, Hamīd al-Rānirī di masa Iskandar Muda (w. 1630), yang mengembangkan tarekat Qadiriyah di Aceh.
Tarekat Syatariyah masuk dan berkembang di Aceh hampir bersamaan dengan atau setelah tarekat Qadiriyah. Sejauh ini, ‘Abd al-Raūf al-Fansuri memiliki jaringan terluas di Nusantara, dan dapat dipastikan yang pertama. Dengan pengalamannya selama 19 tahun di Jazirah Arab dan “berguru Syatariyah” kepada Ahmad al-Qushāshī dan Ibrāhim al-Kurānī hingga dipercayakan untuk mengembangkan ajaran tarekat di Nusantara. Ia mampu mengorbitkan ulama-ulama dalam tarekat Syatariyah di seluruh wilayah Melayu-Nusantara, diantaranya Burhanuddin Ulakan, (w. 1699 M) dari Pariaman, Sumatra Barat, Abdul Muhyi (w. 1738 M) dari Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, Yusuf al-Makassari (w. 1999 M) dari Sulawesi, dan Syaikh Abdul Malik bin Abdullah atau Tok Pulau Manis (1678-1736) dari Terengganu.

Read more

Tradisi Maulid Nabi di Aceh dalam Manuskrip Aceh

KATA maulod atau maulid berasal dari kata serapan bahasa Arab yang dimaknai hari lahir. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yang diperingati atau dirayakan pada setiap 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad wafat.
Secara subtansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Perayaan Maulid Nabi, kabarnya pertama kali diperkenalkan oleh Abu Said al-Qakburi, seorang gubernur Irbil di Irak pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin al-Ayyubi (1138-1193). Dan ada sumber lain yang berpendapat bahwa idenya justru berasal dari Sultan Salahuddin al-Ayyubi sendiri.
Tujuannya adalah untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, serta meningkatkan semangat juang kaum muslimin saat itu, yang sedang terlibat dalam Perang Salib melawan pasukan Kristen Eropa dalam upaya memperebutkan kota Yerusalem dan sekitarnya. Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya tradisi ini menyebar ke daerah-daerah sentral Muslim dalam kegiatan peringatan keagamaan untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, hingga akhirnya berkembang bukan hanya pada pembacaan syair-syair mahabbah kepada Rasulullah, akan tetapi juga pada ranah sosial budaya dan adat-istiadat yang "dikawal" secara turun-temurun.

Read more

Melacak "Nasib" Naskah Tajus Salatin di Aceh

Naskah Tajus Salatin tba-tiba menjadi perhatian saya, yang sebelumnya sudah sejak lama saya mengincar untuk membacanya. Kabarnya naskah tersebut merupakan asas manajemen pemerintahan Kesultanan Aceh sejak periode Sultan Alaidddin Riayat Syah (997-1011 H (1589-1604) karya dari Bukhari al-Jauhari. Sosok tokoh ini juga belum terungkap, dan akhirnya melahirkan tanda tanya dan beberapa asumsi asal usul tokoh tersebut, apakah ia berasal dari Bukhara, ataukah ia dari Johor dengan gelar "al-Jauhari" atau al-Johori. (lihat link: http://www.iranicaonline.org/articles/taj-al-salatin). Semua dapat dilakukan penelitian lebih mendalam untuk perkembangan keilmuan dan intelektual di alam Melayu Nusantara secara umum, dan Aceh khususnya.

Mengapa khusus Aceh, sebab naskah ini dianugerahkan kepada kepada Sultan Aceh. Terlepas dari euforia kejayaannya, tapi warisan ini cukup sulit ditemui di Aceh pada zaman modern ini, padahal isinya mungkin cukup relevan untuk dijadikan cerminan dengan sekarang, (lihat: http://hermankhan.blogspot.com/2011/07/asas-pemimpin-dalam-tajus-salatin.html), setidaknya "belajar" mempertahankan tradisi dan mengembangkan visi. 

Prof. Iskandar menyebutkan bahwa proses transliterasi ke aksara Jawi sekitar tahun 1603 M di Aceh pada masa Sultan Alaiddin Riayat Syah. Pedoman sistem kenegaraan tersebut merujuk kepada karya Persia, mungkin disusun di India, karena bukti internal menunjukkan bahwa penulis memiliki pengetahuan puisi Persia.

Hal tersebut dapat dilihat pada sosok Nuruddin al-Raniry yang mengabdikan dirinya kepada Sultan Aceh di wilayah Kerajaan Aceh. Padahal tokoh tersebut -dalam beberapa penelitian- pernah eksis Pahang dan Haramain, demikian juga asal negerinya di India, akan tetapi kemudian karyanya belum ditemui bahwa ia menulis di Pahang dan atau di Haramain. Kecuali beberapa kitab (3 kitab) yang ditulis di India pasca kepulangannya dari Aceh.

Karena itulah, Bukhari al-Jauhari -dan banyak ulama Aceh-Melayu lainnya- juga meninggalkan banyak tanda tanya tentang dirinya, walaupun harus diakui tradisi penulis di tanah Aceh-Melayu selalu tak ingin dikenal, sebuah sifat tasawuf (sufisme) dalam karya mereka tanpa mengharap apresiasi dari manusia.

Halaman Awal Naskah Tajus Salatin koleksi Malaysia disalin tahun 1967

Sejak Prof. Farish Noor dari Singapura menanyankan tentang keberadaan naskah Tajus Salatin dari negeri asalnya, Aceh, di beberapa media jejaring sosial, yang akhirnya juga mendarat ke inbok elektronik saya. Saya bertambah penasaran dan tanda tanya, salah satunya adalah naskah manuskrip yang dianggap sebagai pedoman tatanegara Kesultanan Aceh yang dipakai beberapa periode lamanya, tak pernah (atau lebih bijak -belum-) ditemukan di Aceh.

Sebut saja, pedoman yang dirujuk dalam naskah Tajus Salatin kemudian masih diaplikasi setengah abad berikutnya, periode Safiyatuddin Syah Tajul Alam terpilih sebagai Sultanah Kerajaan Aceh, tokoh perempuan yang memiliki kontropersi ideologi di dunia Muslim Nusantara, termasuk Jazirah TImur Tengah. 

Sebenarnya hal ini bukan hal yang baru bagi saya, sebab naskah-naskah fenomenal lainnya di Aceh juga bernasib sama, sebut saja Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniry juga tak pernah muncul di koleksi negara atau swasta. Benar atau tidak, memang kita -pemerintah dan masyarakat- sama-sama sepakat tidak menghiraukan karya-karya indatu (leluhur), atau turut bekerjasama "menjajah" karya sendiri bersama dengan penjajah intelektual.

Nasib naskah Tajus Salatin memiliki nasib yang hampir serupa, sepertinya harus diperoleh naskah-naskah lebih tua dan autoritatif untuk mendapatkan informasi lebih kongkret dan detail atas keberadaan naskah itu sendiri, termasuk sosok penulisnya yang kian terlupakan. Tapi sepertinya jalan masih panjang, semoga masih ada harapan naskah itu terselip di rak lemari rumah masyarakat Aceh, wallahu'alam...