Thursday, October 29, 2020

NEW

 اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

Allāhumma śalli 'alā Sayyidinā Muhammad wa 'ala ālihi wa śahbihi ajma'īn..

Seluruh alam bersuka cita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Setiap kitab-kitab samawi sebelumnya telah menyebut akan datang Nabi dan Rasul terakhir untuk umat manusia. Selawat, pujian dan keteladanan mengalir tiada akhir.





Salah satu manuskrip terbaik yang dibaca di seluruh wilayah muslim adalah kitab "Dalail al-Khairat wa Syawariq al-Anwar fī dhikri aś-Śalāt 'alā an-Nabī al-Mukhtār " (Tanda2 kebaikan dan Cahaya Cemerlang dalam Berselawat kepada Nabi Pilihan) karangan Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman bin Abu Bakar al-Jazuli al-Samlali asal Maroko, meninggal tahun 1465 M. 



Keindahan beberapa manuskrip Dalailul Khairat sebagai persembahan terbaik kepada Baginda Nabi Muhammad. Iluminasi dan seni hias yang indah dihiasi tinta emas, kecantikan khat (kaligrafi) dikhususkan kepada kaligrafer handal guna menghasilkan karya yang indah.



Hingga ini, Dalailul Khairat merupakan salah satu kitab populer lintas zaman dan generasi yang digunakan mayoritas muslim di seluruh pelosok bumi untuk mengungkapkan kecintaan dan kerinduannya kepada Baginda Nabi, dengan harapan syafaat, kebaikan dan keberkahan darinya.


#MaulidNabiMuhammadSAW

#dalailulkhairat

Manuskrip Maulid Nabi: Dalail al-Khairat

Read More

Friday, October 02, 2020



Tak dapat dipungkiri, banyak artefak cagar budaya rusak dan hilang, baik diakibatkan bencana alam ataupun (lebih parah) bencana sosial manusia.

Dari tangan-tangan manusia yang tidak paham pentingnya warisan khazanah cara budaya tersebut ditambah lagi merusak makam-makam orang besar, alim ulama dan para sultan.

Museum Arkeologi di Istambul, Turki


Kasus perusakan akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap makam-makam pusaka tidak dapat disalahkan sepenuhnya, perilaku mereka seperti menghancurkan batu nisan, mencabut, mengasah pisau atau perang, tempat jemuran, lahan sampah dan lainnya, akibat tidak ada pengetahuan dan sosialisasi pentingnya artefak yang tersisa saat ini.

Museum Arkologi di Mesir


Dua contoh museum arkeologi di dunia, The Grand Egyptian Museum di Mesir, dan Museum Arkeologi atau Istanbul Akeoloji Muzeleri di Turki telah menyedot perhatian dunia. Kedua museum tersebut bahkan mampu mendatangkan investasi besar-besaran dari berbagai negara.

Banda Aceh dengan SDM yang dimiliki, baik dari universitas maupun LSM di Aceh dengan disertai “good will” dari pemerintah Kota Banda Aceh akan terwujud dengan mudah dan berkelanjutan.

Dengan ratusan situs dan artefak berlimpah di Aceh, khususnya Banda Aceh, pertanyaan paling mendasar, mungkinkah Aceh memiliki museum arkeologi. !!

Baca juga: Pande Menuju Perlak 2 

Museum Arkeologi di Aceh, Mungkinkah!

Read More


KASUS
 cagar budaya di Gampong Pande dan sekitarnya, sepertinya akan terus terjadi kerusakan secara sistemik, tidak ada pada satu bagian saja. Akan tetapi telah terjadi banyak kerusakan, mulai dari pelestarian, perlindungan (konservasi), edukasi kepada publik, baik masyarakat ataupun dunia pendidikan, manajemen lintas sektoral, yang semuanya telah terjadi menahun, bukan hanya pada periode ini saja.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dan khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh harus memiliki sikap jelas terhadap UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, dan UU Pemajuan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2017.

Tindak lanjut dari amanat negara di atas, setidaknya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh untuk menerbitkan Qanun Cagar Budaya, menetapkan wilayah-wilayah situs, sekaligus pengembangannya dalam pemajuan warisan benda.



Belajar dari Kerkhof

Sebanyak 2.200 orang serdadu dan non-militer Belanda (KNIL) pada perang Aceh dikuburkan di kompleks pemakaman Kerkhof yang memiliki lahan seluas 3,5 hektar. Lahan ini pada awalnya merupakan bagian halaman luar istana Kesultanan Aceh yang sekaligus dimakamkan keluarga Sultan Aceh pada abad ke-17 M.

Banyaknya pasukan dan pimpinan Belanda mati akibat perang, membuat lahan ini dicaplok untuk area kuburan Belanda. Saat Indonesia merdeka, seorang mantan serdadu Belanda menginisiasi perawatan dan perbaikan kuburan indatunya pada tahun 1970-an.

Awalnya dilakukan pengumpulan dana sosial dari generasi para veteran dan publik melalui Yayasan Dana Peutjut (Belanda: Stichting Peutjut Fonds). Akhirnya, pemerintah Belanda juga mengucurkan dana untuk perlindungan dan perawatan kuburan “pahlawan”nya.

Bahkan di tahun 2015, pihak Belanda melalui Kolonel CJ Kool, mantan Atase Militer Belanda ingin mengajukan kuburan Kerkhof menjadi warisan dunia di UNESCO. Lucunya, pihak Kota Banda Aceh tanpa rasa malu dengan semangat mengamini niat tersebut. Padahal, itu menjadi tamparan keras kepada pihak Aceh yang mengabaikan warisan cagar budaya yang telah berumur ratusan tahun dan lebih bernilai harganya.

Tentunya hanya generasi yang memiliki darah pejuang yang akan peduli terhadap indatunya, hanya darah “pejuang Aceh” yang mengalir di tubuhnya yang peduli kepada pendahulunya, dan hanya pemimpin atau orang yang memiliki jiwa kebangsaan yang memperhatikan nasib bangsanya.

Semestinya, kita belajar dari semangat dan kepedulian Belanda terhadap kuburan serdadunya walaupun jauh dari negerinya. Seharusnya kita malu karena makam-makam pahlawan, ulama dan pemimpin (sultan) di depan mata kita hancur dengan cara “sengaja”.



Pusat Arkeologi Asia Tenggara

Salah satu bagian yang dapat diwujudkan Kota Banda Aceh dengan warisan cagar budaya tersebut adalah menjadikan pusat atau museum arkeologi alam di Asia Tenggara. Nama ini tentu sudah dapat ditabal jika melihat sebaran artefak hasil karya pendahulu Aceh tidak hanya berada di Banda Aceh, akan tetapi menyebar hingga ke seberang laut, baik kepulauan di Indonesia ataupun negara-negara jiran.

Banyak negara-negara yang memiliki peradaban tinggi menjadikan cagar budaya menjadi objek wisata dan pusat keilmuan. Turki, Mesir, China, India, dan berbagai negara yang memiliki warisan peradaban cagar budaya menjadi contoh untuk ditiru. Kemajuan dan pemajuan kota serta negara tanpa mengabaikan peninggalan leluhurnya.

Oleh karena itu, daerah-daerah yang memiliki situs tertua dan langka dapat menjadi kawasan situs arkeologi untuk para peneliti, pelajar, pengunjung ataupun wisatawan umum. Dengan demikian, keberadaan situs-situs yang ada di ibukota Aceh juga dapat dipelihara dan dirawat dengan baik agar dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Banda Aceh.

Hal tersebut akan menambah daya tarik pengunjung ke Banda Aceh sekaligus membuka investasi dunia penelitian dan pendidikan, kepemudaan setempat, dan ekonomi masyarakat kecil di kawasan tersebut. Program itu juga sejalan dengan misi Kota Banda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat



Museum Arkeologi

Tak dapat dipungkiri, banyak artefak cagar budaya rusak dan hilang, baik diakibatkan bencana alam ataupun (lebih parah) bencana sosial manusia.

Dari tangan-tangan manusia yang tidak paham pentingnya warisan khazanah cara budaya tersebut ditambah lagi merusak makam-makam orang besar, alim ulama dan para sultan.

Kasus perusakan akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap makam-makam pusaka tidak dapat disalahkan sepenuhnya, perilaku mereka seperti menghancurkan batu nisan, mencabut, mengasah pisau atau perang, tempat jemuran, lahan sampah dan lainnya, akibat tidak ada pengetahuan dan sosialisasi pentingnya artefak yang tersisa saat ini.

Dua contoh museum arkeologi di dunia, The Grand Egyptian Museum di Mesir, dan Museum Arkeologi atau Istanbul Akeoloji Muzeleri di Turki telah menyedot perhatian dunia. Kedua museum tersebut bahkan mampu mendatangkan investasi besar-besaran dari berbagai negara.

Banda Aceh dengan SDM yang dimiliki, baik dari universitas maupun LSM di Aceh dengan disertai “good will” dari pemerintah Kota Banda Aceh akan terwujud dengan mudah dan berkelanjutan.



Pelestarian Bukan IPAL dan TPA

Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sebelumnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah merusak tatanan artefak cagar budaya. Kesimpulan itu telah disepakati bersama. Namun solusi dan tindak lanjut yang berbeda melahirkan arah kebijakan yang berbeda.

Cagar Budaya yang rusak dengan cara sengaja tidak dapat ditoleransi sesuai dengan Undang-undang negara.

Maka, pelestarian bukan sebatas penyelamatan yang bersifat penebusan kesalahan. Akan tetapi pelestarian adalah perlindungan dari kerusakan atau kemusnahan, pengawetan, konservasi, hingga menjadi pemanfaatan secara bijaksana.

Jika ada “janji-janji manis” bahwa akan diselamatkan setelah proyek IPAL dan proyek lainnya selesai, maka dapat dipastikan sebagian besar dan atau seluruh wilayah cagar budaya sudah punah. Jadi, apa yang ingin diselamatkan?

Sampai saat ini, sudah banyak sisa-sisa kerajaan Aceh Darussalam yang diceritakan megah justru telah punah, dan hanya tersisa artefak dan manuskrip. Sementara selebihnya hanya dapat ditemui dalam cerita hikayat.

Keraton kesultanan, benteng, makam-makam sultan, warisan intelektual, semua hampir tak terlihat dengan kasat mata bentuknya, apalagi untuk diurus oleh generasinya sendiri.

Jadi tidak tertutup kemungkinan jika kisah Pande juga akan sama menuju kisah Kerajaan Peureulak, yang disebut oleh beberapa ilmuwan sebagai pusat Islam pertama, juga akan punah warisan dan peninggalannya dengan cara yang berbeda.

Sources: https://sumaterapost.com/budaya/opini/2020/09/pande-menuju-perlak-2/

Pande Menuju Perlak (2)

Read More

Saturday, September 19, 2020


SEMINAR
 yang diselenggarakan pada 25-30 September 1980 di Aceh Timur menyimpulkan bahwa Islam pertama masuk ke Alam Melayu dan Indonesia dari Perlak (Peureulak), sekarang Aceh Timur.

Kesepakatan Islam pertama di Asia Tenggara tersebut berdasarkan beberapa sumber, terutama Risalah Idharul Haq fi Mamlakati Perlak wal Fasi dan beberapa tinggalan artefak arkeologis di kawasan tersebut.

Sayangnya, Risalah Idharul Haq tak pernah muncul dan terlanjur raib, demikian juga bukti-bukti artefak batu nisan peninggalan yang ada di kawasan tersebut rusak dan lenyap akibat kelalaian manusia.

Untuk memperkuat Islam pertama di Indonesia masih ada peninggalan artefak Islam lainnya di Aceh masih dapat dilihat di Pasai, Aceh Utara, walaupun tidak terawat seutuhnya.


Lama tak bersahut, tiba-tiba Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan titik nol Islam di Nusantara berada di Barus (2017). Tanpa didahului seminar ilmiah, kajian dan telaah tempat tersebut telah terdaftar sebagai titik awal Islam Nusantara.

Aceh pun berang, penelitian-penelitian digiatkan untuk memperkuat jejak Islam terawal masih di Aceh, bahkan dikemudian hari memperjelas bukti-bukti arkeologis di beberapa kawasan lainnya di Aceh seperti Lamuri (Lamreh) di Aceh Besar dan Gampong Pande sekitarnya di Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh menjadi pusat kerajaan Islam di Asia Tenggara, menggantikan posisi sebelumnya kerajaan Malaka dan Kesultanan Pasai. Beberapa sumber seperti Eropa, Arab, Turki, dan Asia sendiri telah mencatat nama “Kesultanan Aceh Darussalam” yang berpusat di Bandar Aceh, yaitu di ujung pulau Sumatera titik koordinat negeri di bawah angin.



Beberapa sumber manuskrip menyebutkan bahwa pusat kerajaan Aceh berada di Kuta Raja (sekarang termasuk Gampong Pande, Jawa, Peulanggahan, dan Kuala) dan sekitarnya sebelum pindah ke kawasan Baiturrahman dan sekitarnya.

Penelitian terkini juga mengungkapkan bahwa pada saat Sultan Iskandar Muda (1607-1636), pusat pemerintahan berada di “Dalam” Kerajaan Aceh (sekarang Pendopo Gubernur). Sebaliknya anak kandungnya Sultanah Safiatuddin Syah yang bersuami Sultan Iskandar Tsani tinggal di kawasan Lamdingin dan Kuala Aceh. Mereka pindah ke Dalam Kesultanan Aceh setelah meninggal Sultan Iskandar Muda.

Sedangkan pesisir pantai Aceh seperti Gampong Pande, Peulanggahan, Kuala, Lamdingin dan lainnya tetap menjadi sentral perdagangan, perindustrian, dan pusat keagamaan.



Buktinya, kawasan ini telah banyak berdiri pusat-pusat ziwayah/zawiyah (pesantren) seperti Ziwayah Menara dipimpin Syekh Addurrauf Al-Fansuri, Zawiyah Meucat dipimpin oleh Teungku Pante Ulama Raya, ataupun pusat keagamaan Tgk Di Kandang, pusat keagamaan Tgk Di Anjong, dan lain sebagainya.

Selain pusat keagamaan, wilayah inti pesisir pantai Banda Aceh yang berada di kawasan Kecamatan Syiah Kuala dan Kuta Alam merupakan pusat keagamaan. Sedangkan di Kecamatan Kuta Raja, sesuai namanya kawasan para raja-raja kesultanan telah menjadi pusat pemerintahan kerajaan di Banda Aceh.

Maka, kawasan-kawasan tersebut menjadikan sebagai wilayah inti Banda Aceh. Terbukti di kawasan inilah disepakati didirikan tugu titik nol Kota Banda Aceh sebagai cikal bakal kerajaan Aceh Darussalam pada 22 April 1205 M (1 Ramadhan 601)

Sayangnya, tugu yang didirikan telah menjadi tempat idola kambing menginap dan bermain di sana. Lebih parahnya lagi, kawasan yang dideklarasikan asal mula Islam di kota Banda Aceh kini menjadi tempat pembuangan sampah dan menyusul menjadi tempat penampungan pengolahan limbah (IPAL).



Padahal, pemerintah Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh harus bersyukur masih terselamatnya artefak-artefak batu nisan dari gempa dan tsunami 2004 lalu sebagai peninggalan bersejarah dan historis. Sayangnya selamat dari bencana alam, tetapi rusak di tangan-tangan manusia. Ini terbukti apa yang tertera dalam Alquran bahwa kerusakan di bumi dan laut ini diakibatkan oleh tangan manusia.

TPA dan IPAL adalah bukti nyata dan secara massif telah merusak cagar budaya dan aliran sungai Krueng Aceh. Penghilangan jejak-jejak Islam di Banda Aceh dilakukan dengan sadar. Akibatnya Pande akan menuju nasib yang sama seperti Perlak dengan cara yang berbeda, di mana bukti-bukti arkeologis dan sumber-sumber filologis sedang menuju pemusnahan.

Kasus perusakan kawasan situs di gampong Pande dan sekitarnya terjadi di tengah pelaksaanaan UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Pemajuan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2017.

Lebih jauh lagi, perusakan dan pengabaian terhadap artefak-artefak makam tokoh penting dalam Islam (alim ulama dan para sultan Aceh) telah melanggar ruh Islam dan bertentangan dengan slogan “gemilang dalam bingkai syariat Islam”. [bersambung]

Source: https://sumaterapost.com/headline/2020/09/pande-menuju-perlak-1/


Pande Menuju Perlak (1)

Read More

Wednesday, September 09, 2020

 


Jenderal Belanda bernama Johannes Benedictus van Heutsz Van Heutsz (1851-1924) menjadi juru penyelamat terhadap pemerintah kolonial Belanda yang mulai  kehilangan akal dengan kerugian sumberdaya manusia dan ekonomi akibat Perang Aceh. 

Di awal perang Van Heutsz hanya seorang letnan dua, pangkatnya melesat menjadi gubernur militer di Aceh pada 1898.


Untuk menaklukan Aceh, Van Heutsz berkonsultasi  dengan Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) seorang kontroversi di Aceh atas statusnya. Ia menjadi penasihat kolonial bidang bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam. 


Taktik van Heutsz dijalankan sesuai saran dari Snouck Hurgronje dengan taktik adu domba pemimpin Aceh, garda depan perlawanan gerilya rakyat Aceh, kaum ulama dan uleebalang (bangsawan).


Van Heutsz juga melakukan restrukturisasi pasukan Belanda dan pasukan Marsose, yang secara resmi diterjunkan ke Aceh pada tanggal 20 April tahun 1890 untuk menggantikan pasukan Belanda yang banyak mati di Aceh.


Taktik kejahatan perang juga dilakukan seperti bumi hangus setiap kampung dan wilayah yang melawan Belanda. Perang di Batee Iliek menjadi saksi kejahatan perangnya. 

Penyerbuan Belanda ke Batee Iliek

Aksi kejahatan lainnya adalah  pembantaian di beberapa wilayah di Aceh. 

Berkat aksinya di Aceh, pamor Van Heutsz kian naik sampai puncak menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda (1904-1909).


Dia memperkenalkan sekolah dasar di desa-desa untuk pengajarannya diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia (penggunaan aksara Latin dan dialek Melayu)


Tanggal 9 September 1904, ratu Belanda mengangkat van Heutsz menjadi gubernur jenderal, singgasana kolonial yang tertinggi di tanah Hindia Belanda. Perkembangan ini dengan sendirinya menarik perhatian untuk dapat dipahami serta sedikit mengenai latar belakang dari "Gayo-tocht" yang telah diselesaikan oleh van Daalen tersebut. (Said: 338)

Kuburan van Heutsz


Guna mengenang jasanya, maka pemerintahan Belanda memberikan beberapa kehormatan kepadanya:

  • Kapal Van Heutsz diluncurkan pada Maret 1926. Kapal penumpang ini melayari rute Hindia Belanda ke Singapura dan Cina dalam naungan Perusahaan Pelayaran Kerajaan Belanda (KPM). Selama Perang Dunia II, Van Heutsz disewakan kepada Kementrian Transportasi Perang Inggris terhitung sejak 25 Juni 1942, sebelum akhirnya berhenti beroperasi pada 1957. Dua tahun kemudian jadi besi tua.

  • Nama jalan tak jauh dari Monumen Van Heutsz di Menteng, terdapat jalan Van Heutsz Boulevaard. Ketika Belanda membangun kawasan elite Menteng pada 1920-1930, jalan raya lebar ini dibangun untuk memfasilitasi kawasan elite Menteng yang penuh dengan bangunan-bangunan mewah. Ketika Indonesia merdeka, Taman Cut Mutia dan Jalan Tengku Umar di dekatnya pada masa Belanda dinamakan Van Heutsz Boulevaard (Jalan Raya Van Heutsz) (kini Jalan Teuku Umar pahlawan dari Aceh)., terdapat dua buah boulevard (jalan raya lebar) lainnya, yakni Oranye Boulevard (kini Jalan Diponegoro) dan Nassau Boulevard (kini Jalan Imam Bonjol).

  • Resimen untuk citra militeristik Van Heutsz hidup kembali dalam nama resimen infantri tentara Kerajaan Belanda, Regiment van Heutsz, yang dibentuk pada 1 Juli 1950. Resimen yang berperan dalam aksi pertahanan udara ini dibentuk sebagai “pembawa tradisi KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda)” dan dipersiapkan sebagai partisipasi Belanda dalam Perang Korea (1950-1953)

  • Lagu mars militer pun merekam Nama Van Heutsz yang turut diabadikan, seperti tercantum dalam sebuah situs tentang Van Heutsz (vanheutsz.nl). Mars tersebut, yang dinamakan Mars Van Heutsz, diciptakan oleh A. Van Veluwen dan dipentaskan untuk kali pertama pada 1954. Mars ini menjadi mars milik Resimen Van Heutsz. Komposisi mars ini kemudian menginspirasi lagu yang populer di kalangan komunitas Indo-Belanda

  • Monumen van Heutsz di Taman Cut Mutia Menteng Jakarta Pusat. Kemudian tugu monumen dengan gambarnya setengah badan dihancurkan pada tahun 1960an. 


Resource:

- Historia.id

- republika.co.id

- Wikiwand

Van Heutsz, Penjahat Perang di Aceh

Read More

Friday, August 14, 2020

Bendera-bendera Aceh masih terpancang tinggi di setiap pelabuhan di Aceh sebelum tahun 1874, wilayah-wilayah di luar "Dalam" (Keraton Aceh) di Banda Aceh masih utuh milik Kesultanan dan masyarakat Aceh.

Pada eranya, bendera yang dalam bahasa Aceh disebut "alam" muncul bervariasi mengikuti kekuasaan dan karakteristik masing, di mana bendera-bendera tersebut bukanlah sebuah kedaulatan negara (kesultanan), akan tetapi panji (bendera) perang ataupun wilayah otonomi. 

Oleh karena itu, panji-panji rampasan perang oleh Belanda di Aceh sangat beragam. Demikian pula beberapa kesultanan yang berdaulat ke Kerajaan Aceh juga memiliki perbedaan benderanya dengan Aceh. 

Demikian saat perang melawan Belanda tahap 1 tahun 1873 dan tahap 2 tahun 1874 terus berkecamuk di Aceh, setiap sejengkal tanah di Aceh harus dibayar mahal dengan marwah dan nyawa.  
Sejak peperangan berlangsung, bendera-bendera panji perang terus dipertahankan di Aceh.

Demikian juga saat keterlibatan Teungku Chik di Tiro atau disebut juga Syekh Saman di Tiro Pidie, yang mengibarkan panji (bendera) jihad terhadap kolonial Belanda.

Bendera Teungku Chik di Tiro bukan sebuah bendera kedaulatan, tetapi adalah panji (bendera) perang, di mana bendera itu dikibarkan akan menunjukkan itu tanda wilayah kekuasaan Tgk. Chik Di Tiro, markas dan pasukannya.


Benderanya tersebut memiliki warna dasar merah dan abu-abu coklat muda. Walau tampak sepertinya merah dan putih, hanya saja warna putih sudah mulai memudar. Warna merah menunjukkan simbol keberanian, sebuah warna yang umum digunakan pada bendera-bendera lainnya periode tersebut di Aceh dan alam Melayu. Sedangkan warna putih dimaknai suci, bersih dan shafa (bening). 

Sedangkan di dalamnya terdapat dua gambar pedang saling berhadapan. Gambar pedang tersebut juga digunakan pada beberapa panji bendera di Aceh lainnya, di mana dimaknai sebagai peudeung Saidina Ali r.a. 


Di bawahnya didapati juga tulisan "انيله علامة (عا)لم تغكو دي تيروي " (Inilah alamat Alam Teungku Di Tiro) yang ditempel di atas kain warna abu-abu kecoklatan.

Sejauh ini belum diketahui di mana disimpan bendera Teungku Chik Di Tiro. Dulu saya menemukannya pada blog kleinnagelvoort.file.wordpress.com. Sayangnya, situs tersebut telah kadaluwarsa, sehingga tidak mengetahui dari mana asal dan dimana koleksi bendera tersebut.

Biografi Singkat Tgk. Chik Di Tiro

Teungku Muhammad Saman adalah putra dari Teungku Syekh Ubaidillah. Sedangkan ibunya bernama Siti Aisyah, putri Teungku Syekh Abdussalam Muda Tiro. 

Dengan semangat perang sabilnya, satu persatu benteng Belanda dapat direbut. Begitu pula wilayah-wilayah yang selama ini diduduki Belanda jatuh ke tangan pasukannya. 

Keberhasilannya terbesar pada bulan Mei tahun 1881, pasukan Tgk Di Tiro  dapat merebut benteng Belanda di Lam Baro, Aneuk Galong, Montasiek dan lain-lain. Belanda akhirnya terjepit di sekitar kota Banda Aceh dengan mempergunakan taktik lini konsentrasi (concentratie stelsel) yaitu membuat benteng yang mengelilingi wilayah yang masih dikuasainya.

Teungku Chik di Tiro adalah tokoh yang kembali menggairahkan Perang Aceh setelah menurunnya kegiatan penyerangan terhadap Belanda. Selama ia memimpin peperangan terjadi 4 kali pergantian gubernur Belanda yaitu:
  1. 1. Abraham Pruijs van der Hoeven (1881-1883)
  2. 2. Philip Franz Laging Tobias (1883-1884)
  3. 3. Henry Demmeni (1884-1886)
  4. 4. Henri Karel Frederik van Teijn (1886-1891)
Pada bulan Januari 1891 beliau menghembus nafas terakhir di benteng Aneuk Galong .



Sumber:
https://kleinnagelvoort.files.wordpress.com/2016/09/rv-1429-212.jpg?w=648

Bendera Teungku Chik Di Tiro

Read More

Thursday, August 06, 2020

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) adakan peluncuran dan bedah tiga buku sekaligus, antaranya buku Smong Purba, Khutbah Jum’at Kebencanaan dan Jejak Bencana di Aceh. 

Acara peluncuran dan bedah buku diadakan pada hari Kamis 19 Desember 2019 di Aula BPBA Banda Aceh yang dipandu oleh Hermansyah, dosen filologi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus salah seorang penulis buku tersebut.

Acara yang langsung diresmikan oleh Kepala Pelaksana BPBA, Ir. Sunawardi, M. Si ini dalam sambutannya menginformasikan bahwa 70 (tujuh puluh) peserta yang hadiri kegiatan ini terdiri dari masyarakat umum dan para akademisi kampus.

“Penanganan bencana hanya 30% tugas BPBA dan BPBD namun upaya mitigasi merupakan tugas semua lapisan masyarakat dan ini yang harus kita maksimalkan” ungkap Sunawardi.
Beliau menambahkan bahwa BPBA tidak hanya menerbitkan 9 (sembilan) buku pada tahun 2019 ini BPBA juga masuki jalur sosialisasi dengan lagu-lagu dan jingle-jingle kebencanaan bahkan baru-baru ini film karya anak bangsa berjudul “Ajari Aku Aceh” banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Nasional.

Registrasi Acara Peluncuran dan Bedah Buku (Foto: BPBA)

Turut pula menghadiri Asisten II Sekda Aceh sekaligus sebagai penulis buku Smong Purba dan Jejak Bencana di Aceh, H.T. Ahmad Dadek, SH. Beliau mengingatkan masyarakat dan akedemisi agar meningkatkan budaya menulis dan membaca khususnya dalam bidang kebencanaan demi memperkaya ilmu mitigasi bencana individu masing-masing keluarga dan masyarakat luas pada umumnya.

“Buku Smong Purba ini tidak hanya tentang smong saja tapi juga menceritakan sejarah tsunami di Aceh dengan nama-nama yang berbeda sebagai contoh bahwa masyarakat Simeulu berhasil menggunakan istilah ini dan mewariskan ke generasi selanjutnya” Jelas Dadek.

Beliau juga berharap dengan penerbitan buku-buku kebencanaan oleh BPBA ini dapat memperkaya literasi sejarah Aceh tentang bencana-bencana yang pernah terjadi sehingga korban akibat bencana tersebut dapat berkurang dengan mitigasi yang baik melalui informasi turun-menurun dari generasi ke generasi.

“Kita dianggap bernilai bukan dari apa yang kita bicarakan tapi dari karya apa yang kita hasilkan” tutup Dadek.

Bpk Kalak BPBA Aceh, Ir. Sunawardi, M.Si., dan para Narasumber Bpk T. Ahmad Dadek, Yarmen Dinamika, Ust. Masrul Aidi, dan moderator Bpk. Hermansyah (Foto: BPBA)

Pimpinan Dayah Babul Maghfirah, Ustaz Masrul Aidi yang juga turut berkontribusi dalam penulisan buku Khutbah Jum’at Kebencanaan mengemukakan alasan kenapa informasi kebencanaan disampaikan melalui kutbah jum’at , tidak lain dikerenakan keyakinan masyarakat Aceh yang lebih mempercayai apa yang agama mereka katakan.

“Pendekatan agama menjadi mitigasi bencana paling tepat yang digunakan oleh BPBA saat ini dan saya setuju itu” sebut Ust. Masrul.

Peserta yang hadir dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku (Foto BPBA)

Lanjutnya untuk membuat persepsi yang bagus kepada jama’ah khutbah maka pesan kebencanaan harus dengan kesan dan cara yang tepat.

“Mudah-mudahan dengan kita sudah patuh kepada ajaran agama untuk menjaga alam maka kita juga akan dengan mudah mengikuti peraturan negara yang mengikatnya demi kesiapan menghadapi bencana” tutup Ustaz Masrul mengakhiri.

Source: BPBA
Baca juga: satuacehnews.com

Peluncuran dan Bedah Buku Khutbah Kebencanaan di Aceh

Read More

Tuesday, August 04, 2020

Dasar tulisan Jawi merujuk kepada huruf hijaiyyah, kecuali beberapa huruf tambahan yang mengikuti fonetik Melayu ditambah (dipinjamkan) huruf Parsi. Tulisan Jawi adalah tulisan Melayu yang memakai aksara Arab atau aplikasi huruf Arab dalam bahasa Melayu, yaitu tulisan yang banyak dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak periode Kesultanan hingga saat ini yang telah tumbuh yang diperkirakan telah muncul pada abad ke-14 M.

Kini dapat disebut juga digunakan di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand Selatan (Patani, Yala, dan Narathiwat), dan Philipina Selatan (Mindanao dan sekitarnya) 

Teks Tata Bahasa Arab yang diterjemah dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Jawi. MS Koleksi Museum Aceh Cod. 07.518
Teks Tata Bahasa Arab yang diterjemah dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Jawi. MS Koleksi Museum Aceh Cod. 07.518

Pada dasarnya tulisan Jawi merupakan tulisan Arab yang dipakai secara utuh dan ditambahkan beberapa huruf yang diubah dengan menambah titik-titiknya guna menyesuaikan dengan konsonan yang berlaku dalam bahasa Jawi.


Teks Shirat al-Mustaqim karya Syekh Nuruddin Ar-Raniry
Teks "Shirat al-Mustaqim" karya Nuruddin Ar-Raniry pada abad ke-17 M yang menyebutkan "mutarajjaman bi-bilisan al-Jawi, menterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi"

Bukti tertua tentang munculnya tulisan Jawi di Asia Tenggara adalah ditemukannya Batu Bersurat Trengganu yang bertanggal 4 Rajab 702 H (22 Februari 1303 M) yang bertulis huruf Jawi yang berisi undang-undang dan hukum Islam yang berlaku di Trengganu adad ke-14 M. 


Mir'at at-Thullab karya Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri

Teks "Mir'at ath-Thullab" karya Syekh Abdur Rauf al-Jawi al-Fansuri yang menyebutkan "Dua orang saudarakuk yang salih lagi fadhil lagi fashahah keduanya pada bahasa Jawi itu"

Setelah itu, juga ditemukan Batu Bersurat di Pahang dengan pertanggalan lebih muda hampir dua abad dari temuan pertama, yaitu 15 Syawal 900 H (7 Juli 1495) dengan jenis tulisan yang sama. Dengan demikian, berarti tulisan Jawi sudah dipakai dalam penulisan pada abad ke-14 M dan setelah itu tulisan tersebut telah dipakai sebagai media penulisan naskah-naskah dalam berbagai bentuk. 




Artikel lengkap: KESULTANAN PASAI PENCETUS AKSARA JAWI (TINJAUAN NASKAH-NASKAH DI NUSANTARA)

Tulisan dan Aksara Jawi [Periode Awal Kesultanan Aceh]

Read More

Monday, July 13, 2020



Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa terjadi pada Senin (13/7/2020) sekitar pukul 07.58 WIB. Pusat gempa berada di 121 km barat daya Banda Aceh, Aceh.

Pusat gempa berada di koordinat 5,12 Lintang Utara dan 94,32 Bujur. Gempa terjadi di kedalaman 10 km.


Gempa ini bertepatan dengan 21 Zulqa'dah 1441 H. Atau dikenal bulan haji. Pada bulan ini gempa menjadi bersejarah bagi Aceh pada tahun 2004, tepatnya 26 Desember 2004 atau bertepatan 14 Zulqa'dah 1425 H.

Gempa tersebut menelan banyak para syuhada, tak terkecuali calon jamaah haji yang bersiap berangkat ke Tanah Suci.  Asrama Haji di Kota Banda Aceh porak-poranda menjadi saksi derasnya hempasan gelombang tsunami.

Maka untuk menolak segala bala dan kemungkinan buruk terjadi, umat Islam dianjurkan membaca doa.

Inilah doa ketika gempa bumi.
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 


اَللَّهُمّ إِنّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ؛
 وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّمَافِيْهَا وَشَرِّمَا أَرْسَلْتَ بِهِ

Bismillāhirrahmānirrahīm
"Allahumma innī as'aluka khairahā, wa khaira mā fīhā, wa khaira mā arsalta bihi, 
wa a'udhubika min syarrihā, wa syarri mā fīhā wa syarri mā arsalta bihi"



Artinya:
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kehadirat-Mu kebaikan atas apa yang terjadi, dan kebaikan apa yang didalamnya, dan kebaikan atas apa yang Engkau kirimkan dengan kejadian ini. Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan atas apa yang terjadi, dan keburukan atas apa yang terjadi didalamnya, dan aku juga memohon perlindungan kepada-Mu atas apa-apa yang Engkau kirimkan."

Halaman awal Teks Naskah Kuno Tabir Gempa


Doa Ketika Gempa Bumi

Read More

Thursday, June 25, 2020

Pasca Menteri Agama RI mengumumkan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan Jamaah Haji pada tahun ini (1441 H/2020 M) atau ditunda untuk tahun depan, maka pupuslah harapan banyak calon jamaah haji tahun ini yang telah menahun menunggu untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Bukan hanya Indonesia yang membatalkan keberangkatan jamaah haji, beberapa negara yang memiliki penduduk muslim seperti Brunai Darussalam, Malaysia, Singapura, Mesir, dan Uzbekistan juga menunda keberangkatan hingga tahun depan.

Penundaan tersebut akibat dampak dari wabah Covid-19 melanda dunia, di mana Arab Saudi sampai saat ini (Syawal 1441 H/ Juni 2020 M) belum membuka pelayanan haji.

Aceh menjadi salah satu dampak terparah akibat dari penundaan ini. Sebab, merujuk ke laman Kemenag, provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang mendapat masa tunggu paling lama dari beberapa provinsi lainnya, kisaran 26-30 tahun lama antrean.

Pada saat penundaan haji seperti tahun ini, tentu semakin memperpanjang masa tunggu calon jamaah haji dan umrah asal Aceh.

Namun, beberapa hari belakangan ini, senator Aceh di DPR RI, Fadhil Rahmi, mengemukakan bahwa kemungkinan jamaah haji asal Aceh dapat menunaikan ibadah haji secara independen berdasarkan amanah UUPA 2006 Pasal 16 dan ketersediaan fasilitas Aceh di Mekkah, salah satunya wakaf Baitul Asyi yang telah terjalin cukup lama.




Wakaf Baitul Asyi
Kabar wakaf Baitul Asyi (Rumoh orang Aceh) di Mekkah dan pemanfaatannya bagi jamaah haji Aceh bukan lagi berita baru. Sejak tahun 2006 hingga 2019 setiap jamaah haji asal Aceh telah menikmati kompensasi Baitul Asyi, sebagai ganti pemanfaatan dari tanah wakaf dan bangunan (hotel) di atasnya.

Menurut Adli (Serambi Indonesia (SI) 12/3/2018 dan SI 9/8/2019), wakaf indatu Aceh di Mekkah terdapat di beberapa lokasi. Beberapa telah dimanfaatkan untuk jamaah haji dan masyarakat asal Aceh, namun sebagian lagi belum jelas statusnya. Bahkan pada tahun 2018 sempat terjadi polemik wakaf Baitul Asyi yang di kenal wakaf Habib Bugak menjadi berita utama Serambi Indonesia dan ruang opini (lihat SI 19/3/2018).

Nama pewakaf Baitul ASyi "Habib bin Buja' al-Asyi al-Jawi" 

Sebenarnya, salah satu wakaf Baitul Asyi yang sering disebut-sebut dan telah diterima manfaat oleh jamaah haij adalah bernama al-Haj Habib bin Buja’ al-Asyi al-Jawi. Sederhananya, disebut Haji Habib anak Buja’ dari negeri Aceh-Jawi (yaitu negeri berbahasa Jawi/Melayu).

Pada baris bawah Nama Pewakaf Baitul Asyi "al-Mukarram al-Haj Habib bin Buja' al-Asyi" 







Dalam teks tidak tertulis “Habib min Bugak” (Habib dari Bugak). Namanya secara jelas dicatat/tulis dua kali dalam ikrar di depan Mahkamah Syariah Mekkah tertanggal 18 Rabiul Akhir 1224 H (2 Juni 1809 M), tidak ada nama samaran yang secara tekstual sudah tsiqah (kuat).

Maka, pewakaf Baitul Asyi adalah Haji Habib bin Buja’ al-Asyi bukanlah Habib Bugak sebagaimana yang berkembang selama ini, kemungkinan juga bukan habib yang berasal dari Bugak, bukan juga Habib Abdurrahman al-Habsyi  al-Asyi.

Sejauh ini belum ada dokumen manapun yang menyebut keduanya sama atau berasal dari sana, kedua adalah tokoh yang berbeda. Silahkan Pemerintah Aceh membuka dan membaca kembali dokumen akta ikrar yang telah diterima dua kali dari Nazir Wakaf pada tahun 2002 dan 2006.

Hal ini penting diungkapkan, supaya manfaat jariah wakaf Baitul Asyi yang diterima oleh jamaah haji asal Aceh dengan benar tersampaikan kepada nama yang telah tertera dalam ikrar tersebut.

Tanah dan Bangunan di atasnya dengan label tertulis "Wakaf Habib Buja' al-Asyi (2)"


Nasib Haji Aceh (Dulu dan Sekarang)
Fakta kasus masa antrean yang cukup lama berangkat haji dan pemanfaatan Baitul Asyi untuk calon jamaah haji bukan kali ini saja. Jika kita bersedia menoleh ke belakang, pada tahun 2010, Muhammad Nazar (saat itu menjadi Wakil Gubernur Aceh 2007-2012) juga mengeluh antrean panjang calhaj Aceh dan belum dapat memanfaatkan wakaf Baitul Asyi untuk Aceh.

Saat peresmian “peusijuek” pembangunan pemondokan baru jamaah haji Aceh tahun 2010, dan rampung tahun 2014 yang dapat menampung 5.000 jamaah. Harapan Wakil Gubernur saat itu dapat menampung jamaah haji asal Aceh.

Jika merujuk data jamaah haji Aceh tahun 2019 sebanyak 4.393 jemaah haji Aceh, dan tahun rencananya tahun ini (2020) sebanyak 4.187 jamaah sudah tertampung dalam satu hotel tersebut.

Tentu ini akan memudahkan pengontrolan dan pengawasan jamaah haji Aceh dalam satu area hotel. Ini sekaligus menyelesaikan persoalan pemondokan yang dikeluhkan jamaah Aceh setiap tahunnya, baik kualitas, jarak dan pelayanannya.

Sayangnya, Menteri Agama telah mengirimkan surat kepada pihak Pemerintah Arab Saudi (9//6/2020) pemberitahuan pembatalan jamaah haji seluruh WNI baik reguler/mujamalah, khusus/furada, dan seluruh WNI untuk tahun ini.

Itu artinya, jamaah haji Aceh masih memegang paspor Indonesia terkena imbasnya. Oleh karena itu, sedikit peluang untuk tahun ini dan butuh diplomasi intens serta lobi serius dari segala lini untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Jika pelayanan haji dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi, maka pemanfaatan Baitul Asyi tahun ini dapat diwujudkan, sebab kemungkinan besar tidak digunakan untuk jamaah lain. Namun persoalan tersebut tidak gampang, izin keberangkatan dan pelayanan jamaah haji masih berada di tangan Pemerintah Indonesia (BPIH/Kemenag)

Kecuali untuk tahun ini, persiapan juga harus difokuskan untuk ke depan pemanfaatan hotel Baitul Asyi yang dapat memangkas masa tunggu jamaah Aceh (29-30 tahun). Diplomasi ini dapat dilakukan dengan pihak pengembang dan lembaga wakaf Baitul Asyi di Mekkah. Lebih baik dapat menunaikan ibadah haji secepatnya, daripada menikmati bagi hasil Baitul Asyi dengan masa tunggu yang lama.

Perjuangan dan pengorbanan orang Aceh telah tercatat cukup lama, sejak masa perompak kolonial di laut Arab masa kerajaan Aceh, era perang Belanda dan masa konflik. Semua tidak dapat meredam semangat dan tekad untuk “syahid” di tanah mulia (Mekkah-Madinah).

Keyakinan fundamental tersebut telah tertanam sejak dini untuk memenuhi rukum Islam kelima. Kini, menjadi PR untuk Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memenuhi “mimpi” calon jamaah haji.

Ini tidak dapat dilakukan dari satu pihak saja, tapi keterlibatan BPIH Aceh-Indonesia, Pemda Aceh, DPRA dan DPR RI, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi sangat penting. Pertanyaannya, mampukah lobi itu terwujud.?

Mewujudkan Aceh "Haji Independen", Mungkinkah.

Read More

Monday, May 18, 2020

Teks ini dimulai dengan “Bismillah ar-Rahmani ar-Rahim”. Hadha [al-]Bayan Ma la budda minhu minal furudh al-wajibah ‘ala madhhab al-Imam asy-Syafi’i rahimahu Allahu ‘alaihi dikenal juga kitab “al-Bayan". Kitab ini memiliki judul lengkap "Al-Bayan fi Fiqh Madhhab al-Imam asy-Syafi’i”. Sebagian kitab cetakan tidak menyebut "

Ini adalah salah satu kitab fikih rujukan dalam mazhab al-Syafi’i yang disusun oleh  al-Imam Yahya bin Abu al-Khair Salim al-‘Imrani al-Yamani (489-558H). Beliau adalah seorang tokoh ulama mazhab al-Syafi’i yang terkenal pada zamannya.

Kitab al-Bayan adalah uraian (syarah) bagi kitab Al-Muhaddhab karya Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Fayruzabadi al-Syirazi (476H).  Kitab al-Bayan merupakan antara kitab huraian bagi kitab al-Muhazzab yang paling terkenal dan menjadi rujukan para ulama selepasnya dalam menghasilkan karya-karya fiqh dalam mazhab Syafi’i.

Halaman pertama teks Al-Bayan


Kitab al-Bayan dinilai sebuah kitab berharga dan memberikan kontribusi besar dalam dunia fikih (syariah dan hukum). Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf  al-Nawawi (676H) dalam kitabnya al-Majmu’ telah menyebutkan nama kitab al-Bayan sebagai karya fiqh yang sangat bermutu dan besar faedah.

Teks Al-Bayan ini merupakan kumpulan teks dalam sebuah naskah tenpa sampul. Manuskrip ini koleksi masyarakat di Lhokseumawe yang kami telusuri tahun 2018. Pada saat ini, kami tidak tahu nasib naskah ini masih dimiliki atau sudah berpindah tangan (lokasi) di Aceh, atau ke luar Aceh.
Halaman Akhir Teks Al-Bayan.

Sedangkan Kitab Al-Bayan ini telah diterbitkan oleh Dar al-Minhaj dalam 14 jilid termasuk jilid fihris (isi kandungan) nya. Jilid fihris diasingkan. Jilid tersebut mengandungi fihris ayat Quran, Hadis, Athar, akhbar, A’lam, fawa’idul bayan, asy’ar, kalimah masyruhah, mawarid mualif, masodir tahqiq dan sebagainya yang berkaitan.


Kitab Al-Bayan dapat didownload disini:

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2690

Kitab Al-Bayan fi Madhhab al-Imam Asy-Syafi’i di Aceh

Read More

Wednesday, April 08, 2020

Belanda menyerang kerajaan Aceh secara sepihak tanpa ultimatum perang pada tanggal 26 Maret 1873. Sejak tanggal itu, Jenderal Belanda F.N. Nieuwenhuyzen, yang memimpin pasukan Belanda dari kapal Citadel van Antwerpen didukung oleh kapal 6 buah kapal perang dinamai "Djambi", "Marnix", "Soerabaja", dan "Sumatra". Ditambah dukungan dua kapal perang milik Belanda dinamai "Marnix" dan “Coehoorn" dari Pulau Pinang.

Selain itu, dua kapal 2 buah kapal angkatan laut pemerintah ("Siak" dan "Bronbeek"), 5 buah barkas, 8 buah kapal peronda, 1 buah kapal komando, 6 buah kapal pengangkut, serta 5 buah kapal layar, masing-masing ditarik oleh kapal pengangkut, yaitu 3 buah untuk pasukan artileri, kavaleri dan pekerja-pekerja, 1 buah untuk amunisi dan perlengkapan, serta 1 buah untuk orang-orang sakit.

Kapal Perang Belanda "Soerabaia" tahun 1905. Lihat: http://www.netherlandsnavy.nl/JVH.htm

Tampaknya, mulai tanggal 26 Maret sampai 3 April telah terjadi perang di laut, namun sayangnya belum ada informasi mendetail tentang perang di laut tersebut antara kapal laut Aceh dengan kapal perang Belanda.

Merujuk ke beberapa sumber, Belanda mulai masuk melalui perairan Aceh antara tanggal 4 atau 6 April. Pada tanggal tersebutlah perang di darat terjadi, tepatnya di Pantai Ceureumen Ule Lheue dan kemudian di area sekitar Mesjid Raya Baiturrahman.

Pendaratan pertama Belanda di Aceh pada awal bulan April 1873 di Pantai Ceureumen, Ulee Lheue Banda Aceh
Merujuk ke beberapa sumber, Belanda mendarat tanggal 6 April untuk pertama kali di Pantai Ceureumen, sebelah Timur Ulèe Lheue, mereka dipukul mundur oleh pejuang-pejuang Aceh yang telah berjaga di pos-pos kerajaan Aceh.

Dan, barulah pada tanggal 8 April berikutnya seluruh induk pasukan Belanda didaratkan di bumi Aceh yang berjumlah 3600 pasukan militer. Pendaratan ini dipimpin oleh mayor jenderal
J.H.R. Köhler, dibantu oleh wakilnya merangkap komandan infanteri kolonel E.C. van Daalen.

Pada hari pendaratan pertama saja kapal perang "Citadel van Antwerpen" memperoleh dua belas tembakan meriam lila (meriam kecil) milik pasukan kerajaan Aceh.


Bencana Awal April 1873 di Aceh

Read More

Copyright © 2015 Herman Khan | Portal Manuskrip Aceh dan Malay | Distributed By Blogger Template | Designed By Blogger Templates
Scroll To Top