Tuesday, October 26, 2021

NEW

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Iskandar AP, menyampaikan ucapan terima kasih atas penominasian Hikayat Aceh sebagai Memory of the World (MoW) dan penguatan Pusat Studi Arsip Tsunami yang telah diregistrasi dalam Register Internasional MoW UNESCO.

Ungkapan tersebut disampaikan Iskandar, saat menerima kunjungan Audiensi Tim Komite Nasional MoW, di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (22/10/2021).

"Kami atas nama Pemerintah Aceh sangat berterima kasih. Ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami atas penominasian Hikayat Aceh dan Penguatan Pusat Studi Arsip Tsunami yang telah diregistrasi dalam Register internasional MoW UNESCO. Kami akan mendukungan penuh atas pendaftaran Nominasi Hikayat Aceh tersebut," kata Iskandar dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, melalui "hikayat" Aceh telah berkontribusi besar dalam peradaban Islam di Nusantara.

Sehingga memperkaya perkembangan dunia intelektual, melalui manuskrip-manuskrip yang lahir dari buah pikir dan goresan pena para ulama di masa lampau.

"Hikayat adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis lainnya yang diwariskan para cerdikiawan Aceh tempo dulu. Hal inilah yang menjadikan Aceh hingga kini masih menjadi lumbung naskah kuno di Indonesia," kata Iskandar.

Untuk mendukung pelestarian naskah kuno “Hikayat Aceh” tersebut, kata Iskandar, Pemerintah Aceh sudah melakukan pertemuan dan diskusi pra registrasi Hikayat Aceh sebagai tindak lanjut MoW 2019 pada Oktober 2018 lalu.

Pertemuan itu dilakukan untuk mengupayakan penyusunan naskah nominasi, dikarenakan pengusulan MoW harus disertai kajian akademik.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga akan mencetak dan memperbanyak buku “Hikayat Aceh” untuk dijadikan koleksi literasi setiap perpustakaan di Aceh dan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Aceh juga akan melakukan berbagai promosi dan diseminasi naskah Hikayat Aceh serta berbagai bentuk dukungan lainnya yang akan lebih mendekatkan masyarakat Aceh terhadap literasi kuno tersebut.

Iskandar menuturkan, langkah-langkah yang diambil tersebut merupakan cara Pemerintah Aceh untuk menyelamatkan dan memulihkan “Hikayat Aceh”, maupun naskah-naskah kuno lainnya sebagai arsip warisan budaya masa lalu.

"Aceh, sudah seharusnya berkaca pada kondisi alamnya yang rawan tehadap bencana, jadi sudah sepatutnya kita berkonsentrasi pada penyelamatan dan perlindungan arsip-arsip lainnya dari dampak bencana, seperti arsip vital," pungkas Iskandar.

Oleh karena itu, untuk mendukung penyelamatan arsip vital yang merupakan bukti sejarah tetap terjaga dan terawat keberadaannya, Pemerintah Aceh sesuai dengan permohonan Kepala ANRI telah menghibahkan tanah pertapakan bangunan kantor Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI yang berlokasi di Komplek Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

"Kami telah menyurati DPRA guna mendapat rekomendasi, sehingga dapat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Hibah Barang Milik Aceh Kepada ANRI. Mari kita doakan semoga cepat selesai dan tanah tersebut dapat segera dihibahkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional MoW yang juga Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto menjelaskan, program Memory of the World diluncurkan oleh UNESCO pada tahun 1992, sebagai respon terhadap ancaman kepunahan warisan dokumenter berupa arsip, pustaka maupun artefak dari kerusakan, baik itu yang mengalami kerusakan ataupun kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alamiah dan faktor manusia.

Imam menerangkan, keterlibatan Indonesia dalam pengajuan warisan dokumenter sebagai MoW, sudah diawali sejak tahun 2003.

Indonesia juga memiliki andil sebagai co-nominator dalam pengajuan arsip seperti, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), manuskrip La Galigo (2011), Babad Diponegoro dan kitab Negara Kertagama (2013), arsip KAA (2015), Arsip Restorasi Borobudur, Naskah Cerita Panji dan Arsip Tsunami Samudera Hindia (2017).

Lebih lanjut, jelas Imam, Indonesia melalui Komite Nasional MoW, akan mengajukan 3 warisan dokumenter untuk dicantumkan pada register internasional MoW UNESCO yaitu Arsip Sukarno: "To Build the World A New", Arsip KTT GNB I dan Hikayat Aceh.

"Saya memohon kepada seluruh pimpinan provinsi dan masyarakat Aceh dapat bersama-sama menggerakan upaya ini agar sukses diakui oleh UNESCO," ujarnya.

Pertemuan yang menerapkan protokol kesehat ketat itu turut dihadiri oleh Kepala ANRI, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Plt Kepala BKN, dan para perwakilan Forkopimda Aceh.

Sumber: Serambi Indonesia

Hikayat Aceh Masuk Nominasi Memory of the World

Naskah Hikayat Aceh merupakan koleksi langka yang ditulis pada abad ke-17. Karya sastra kuno yang diajukan menjadi nominasi Memory of the World (MoW) ini berisikan kisah perjalanan Sultan Iskandar Muda sebagai sultan paling kuat dan besar dalam Kesultanan Aceh.

Peneliti filologi Melayu-Aceh Hermansyah, mengatakan, naskah Hikayat Aceh merupakan koleksi langka karena tidak banyak salinan. Saat ini, hanya terdapat tiga naskah Hikayat Aceh, dua naskah di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda dan satu naskah di Perpusnas

Dijelaskan, Hikayat Aceh menceritakan kisah para Sultan dan Kesultanan Aceh sebelum dan masa Sultan Iskandar Muda pada 1590-1636 M. Naskah kuno ini pun memenuhi nilai-nilai historis, baik melalui sumber primer sejarah, peristiwa, dan ketokohan.

Acara ini merupakan rangkaian kegiatan MOWEEK yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Peneliti bidang agama dan tradisi keagamaan Melayu-Aceh Kementerian Agama Fakriati, mengatakan, naskah Hikayat Aceh ini banyak menceritakan masa Kejayaan Sultan Iskandar Muda. Namun di sisi lain, terdapat tradisi dan toleransi yang dibangun oleh tokoh utamanya, Sultan Iskandar Muda.

Dalam naskah Hikayat Aceh, Fakriati mencoba merangkai isi naskah bahwa di dalamnya terdapat toleransi yang dibangun dari beberapa unsur. Di antaranya, sultan/pejabat negara, ulama, rakyat, adat dan agama.

“Ada keterikatan antarunsur ini secara utuh. Saling mendukung sehingga membentuk nilai-nilai toleransi,” ujarnya dalam webinar Hikayat Aceh: Road to Memory of the World, yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara daring, Rabu (13/10/2021).

Dia menambahkan, Hikayat Aceh menanamkan pola hidup dan budaya multikultural dan interaksi antara Sultan dengan rakyat, serta antara pendatang dengan pribumi.

“Naskah Hikayat Aceh ini menggunakan aksara Jawi berbahasa Melayu. Namun, naskah yang ada ini, halaman awal dan akhir belum ditemukan,” ungkapnya.

“Sehingga perlu adanya reproduksi teks Hikayat Aceh dalam bentuk modern yang menjadi media edukasi dan sosialisasi naskah,” tuturnya.

Sementara itu, pakar pendidikan dan sejarah Wardiman Djojonegoro, menceritakan, pada 2017, Perpusnas berencana mengusulkan Hikayat Aceh untuk menjadi memori dunia tahun 2018. Namun, pada tahun tersebut pendaftaran MoW oleh UNESCO ditunda. Meski begitu, proses penyelesaian naskah nominasi tetap dilanjutkan.

“Pada tahun ini pendaftaran kembali dibuka dan Hikayat Aceh akan diajukan menjadi nominasi MoW. Karena selain langka, naskah ini agak berbeda dari naskah melayu lainnya. Tidak menceritakan tentang raja tetapi bercerita tentang keagungan raja,” ungkapnya.

Menurutnya, pengajuan naskah Hikayat Aceh untuk MoW telah memenuhi kriteria MoW UNESCO dan mempunyai potensi untuk diterima sebagai warisan dunia. “Semoga naskah nominasi dapat disusun bersama dan segera diselesaikan untuk memenuhi kriteria dari UNESCO,” harapnya.

Dukungan terhadap pengajuan Naskah Hikayat Aceh sebagai nominasi MOW juga ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Edi Yandra mengatakan, pihaknya telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Praregistrasi Hikayat Aceh sebagai MoW 2019, pada Oktober 2018.

“FGD ini diperlukan untuk memperkaya usulan penyusunan naskah nominasi, karena pengusulan MoW harus disertai kajian akademik,” terangnya.

Dia berharap, Hikayat Aceh ditetapkan menjadi Memori Dunia. Ke depannya, jika sudah ditetapkan, Pemerintah Aceh akan mencetak dan memperbanyak buku Hikayat Aceh, menjadikannya sebagai koleksi literasi di setiap perpustakaan di seluruh Aceh, bahkan seluruh Indonesia. Pihaknya berjanji akan melestarikan dan membudayakan seni Hikayat Aceh dalam kegiatan tingkat daerah hingga internasional.

“Kami harap naskah Hikayat Aceh ini menjadi bacaan untuk semua kalangan, terutama menambah pengetahuan bagi generasi muda,” ungkapnya.

Selain itu, diselenggarakan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perpisnas dan ANRI. Bersamaan, diluncurkan web portal Memori Kepresidenan RI yang merupakan integrasi situs web kepustakaan presiden-presiden milik Perpusnas dengan situs web diorama arsip kepresidenan milik ANRI.

Pada September lalu, ANRI terpilih menjadi Komite Nasional Memory of the World Indonesia. Sebelumnya, Komite Nasional MoW diemban oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, dengan dipilihnya Kepala ANRI sebagai Ketua Komite Nasional MoW menjadi sebuah langkah besar yang dilakukan untuk memulai kerja sama.

“Ini sebuah misi yang akan kita emban ke depan, sehingga misi peran kedua institusi makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

sumber: infoaceh.net

Hikayat Aceh, Naskah Kuno Berisi Kisah Sultan Iskandar Muda Diusul Jadi Memori Dunia

Pada masa kerajaan Aceh air minum yang digunakan dari sungai Krueng Aceh dan Krueng Daroy. Akan tetapi pada abad ke-20 Masehi, sungai-sungai mulai kotor dan tidak higenis lagi, apalagi beberapa kali mengalami musim kemarau. Untuk mengatasi tersebut maka dibangunlah menara air (Watertoren) mengatasi air bersih (minum) di Banda Aceh pada tahun 1904, sebagaimana tampak dalam foto di bawah ini:

Melalui website Leiden dengan nomor KITLV 1402872 diketahui berfungsi untuk distribusi air ke sekitar kerator Aceh yang disebut "Koetaradja", yaitu kawasan keraton Aceh, asrama tentara Indonesia sekarang, taman sari hingga perbatasan mesjid Raya Baiturrahman.

Distribusi air bersih tersebut sama seperti PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sekarang ini, yang mengaliri air bersih ke rumah-rumah yang dibutuhkan.

Menara air (Watertoren) peninggalan Belanda ini dibangun pada tahun 1904. Terletak di area keraton, di Jl. Tgk. Abu Lam U. Bersebelahan dengan Gedung DPRK Banda Aceh dan berseberangan dengan Taman Bustanussalatin (atau Taman Sari).

Namun, sejauh mana fungsi digunakan, penyalurannya dan sejak periode penggunaannya belum banyak diketahuin informasinya.

Akan tetapi, saat ini bangunan menara air itu sudah diajukan untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya Kota Banda Aceh.

Sejarah Menara Air di Banda Aceh

Manuskrip langka ini tentang seruan memeriahkan kemerdekaan Indonesia pada tgl 17 Agustus 1951 yang diterbitkan dalam teks aksara Jawi oleh Kementerian Penerangan. Tepat 6 tahun setelah Indonesia merdeka. Kini naskah ini dikoleksi di Banda Aceh.

Berikut ini teks halaman pertama dari lembaran seruan perayaan Kemerdekaan Indonesia:

Seruan Kementerian Penerangan

menyongsong hari 17 Agustus 1951

Rakyat Indonesia!

Sebentar hari lagi kita bersama-sama merayakan hari 17 Agustus.

Kita rayakan hari 17 Agustus karena hari itu adalah hari yang memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk merebut kembali hak-haknya yang sekian abad lamanya telah tenggelam di dasar Samudra penjajahan

Hari itu adalah harinya bangsa Indonesia mulai berhak lagi untuk membentuk pemerintahan sendiri, berhak mengatur bentuk masyarakat sendiri, berhak menentukan sikap sendiri terhadap segala soal.

Malahan sebaliknya bangsa Indonesia tidak hanya berhak untuk berbuat itu semua, melainkan berkewajiban menentukan pemerintahan sendiri, berkewajiban mengatur bentuk masyarakat sendiri, berkewajiban menentukan sikap sendiri terhadap segala soal

17 Agustus adalah hari bangsa Indonesia membela keselamatan diri dan miliknya

Ini kali kita merayakan hari yang bersejarah itu untuk 6 kalinya

6 tahun lamanya kita telah berevolusi

6 tahun revolusi yang ...

Tidak selalu lurus dan ...

Ada kalanya garis perjuangan...

Pasang naiknya dan ...

Kita.mengucap....

Kepulauan Indonesia....

Pengorbanan sudah ....

6 tahun...

Itu ada suatu...

Manuskrip Kemerdekaan Indonesia

Pelayanan haji di masa Hindia Belanda di Nusantara mendapat sorotan tajam dari beragam pihak, termasuk pemerintahan Belanda di benua Eropa. Walaupun tidak semua tempat mendapat perlakuan yang sama, akan tetapi salah satunya apa yang terjadi di Sidoarjo menjadi perhatian beberapa delegasi.

Kasus tersebut dapat dilihat pada tulisan Laffan "Sejarah Islam Nusantara" (2015: 198-199) menuliskan bahwa tentang sebuah surat yang dikirim kepada Snouck dari Singapura menyebutkan Sidoarjo dalam kaitannya dengan ketegangan yang meningkat di Riau. Setelah mengunjungi Tanjung Pinang pada Juni 1904, Haji ‘Abd al-Jabbar dari Sambas menyatakan “sangat terkejut” oleh perilaku pemerintah di sana:

"Belanda sangat buruk memperlakukan orang dan tidak menghargai Islam .... Seorang kepala kampung bernama Haji Muhammad Tayyib dipecat dari jabatannya karena menggelar maulid di rumahnya hingga pukul 2.00 dini hari, meskipun rumahnya berada di kampung Melayu yang sangat jauh dari permukiman Belanda. Sementara itu, orang-orang Belanda bisa melakukan apa pun yang mereka suka jika berpesta, baik di rumah maupun di ruang dansa, dengan musik band atau drum dan biola, menari dan membuat kebisingan lain sembari menyulut petasan hingga larut malam, padahal mereka dekat masjid tempat orang-orang sedang shalat. Yang lebih [mengejutkan] adalah mereka memaksa menanami kuburan orang-orang Muslim sehingga makam- makamnya hilang, yang dilakukan oleh para tahanan Belanda yang memerintah negeri ini. Semua muslim di negeri ini, dan negeri-negeri tetangga, sangat tersinggung. Mereka ingin mengeluh, tapi takut menghadapi kekuasaan. Mereka pun hanya mengeluh diam-diam. Jadilah itu potensi pemberontakan melawan pemerintah. Orang-orang selalu menyalahkan para Haji, mengatakan mereka menghasut orang. Oleh karena itu, saya menulis kepada Tuan dengan harapan Paduka Yang Mulia membantu mendiskusikan perilaku dan tindakan orang-orang Belanda yang tidak patut sehingga Orang-orang Besar Batavia bisa mengeluarkan kebijakan dan memberikan bimbingan yang lebih baik, agar tidak terjadi kerusuhan dan pemberontakan seperti yang baru saja terjadi di negeri Jawa, Sidoarjo. Karena Paduka Yang Mulia paling tahu tentang orang-orang Muslim, meskipun banyak yang tidak melaksanakan semua yang diwajibkan agama mereka".

Perlakuan Belanda melarang acara-acara keagamaan seperti maulid, ceramah, takbiran, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, Belanda membolehkan dan membebaskan kaumnya sendiri berpesta meriah, ricuh dan membuat keributan di kampung-kampung orang Muslim.

Aturan yang ketat kepada masyarakat muslim setempat, ditambah lagi tuduhan-tuduhan tidak beralasan yang dihubungkan dengan para tokoh-tokoh yang pulang dari haji yang kadang dianggap sebagai penghasut.

Perilaku buruk tersebut telah membuat banyak orang geram dan marah, terutama kawasan-kawasan utama Islam di Nusantara, termasuk Aceh. Kerajaan Aceh yang diindependen sebelum invansi Belanda 1873 telah mengirim beberapa kali laporan ke pihak Eropa dan Turki tentang tabiat buruk tersebut, khususnya juga tentang haji.

Para jamaah haji dari Nusantara mendapat kesulitan dan beragam aturan yang sulit dipenuhi. Untuk mengetahui sejauh mana kesulitan tersebut dapat dilihat pada catatan visa haji ke Mekkah pada era Kolonial Hindia-Belanda.

Pada catatan penting (peringatan) di dalam surat itu sebagaimana tercantum beberapa poin (a s/d d) yang harus dipatuhi oleh para calon jamaah haji dar dalam gambar di bawah ini:

Pelayanan Haji Di Jawa Era Kolonial

Era kolonial Hindia-Belanda, tidak semua orang-orang di negeri ini dapat menunaikan ibadah haji, apalagi di daerah-daerah yang masih bergejolak. Beragam usaha perlawanan dilakukan rakyat di setiap wilayah, tetapi sebaliknya bermacam cara Belanda berusaha untuk mengendalikannya. Termasuk izin pergi ke Mekkah (Reispas naar Mekka) untuk menunaikan ibadah haji.

Izin pergi haji atau semacam visa untuk dapat melewati perbatasan di Nusantara dan memasuki Mekkah menjadi wajib. Tanpa izin tersebut akan dapat banyak perkara, orang-orang tersebut yang pulang dari tanah Haram tersebut akan diawasi.

Dua dokumen surat visa di bawah ini menunjukkan usaha-usaha Hindia-Belanda mengontrol masyarakat yang pergi dan pulang dari haji.

Dokumen pertama (gbr. 1 & 2) atas nama L. Mohd. Umar berukuran 47 x 57 cm yang diterbitkan di Surabaya tahun 1906. Ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Kini dikoleksi di Tropen Museum Belanda dengan nomor inventarisir TM-4353-1.

Sedangkan dokumen lainnya (gbr 3 & 4) diberikan izin kepada Moekamat Tamin bertanggal 27 Febr 1911 ditulis dalam aksara Latin berbahasa Belanda dan aksara Jawi berbahasa Indonesia (Melayu). Dan kini menjadi koleksi digital The Khalili Collection.

Melihat bukti-bukti tersebut, tentu setiap daerah wilayah yang diduduki Hindia-Belanda memiliki surat izin atau visa haji. Namun, bagaimana proses mendapatkan surat tersebut, dan hal-hal lainnya yang berkaitan.

Dan tentu, bagaimana pejuang-pejuang di setiap daerah yang ingin berhaji, bagaimana jalur menuju ke tanah yang diimpikan setiap muslim tersebut.

Visa Haji ke Mekkah

Peunanggahan, itulah toponimi lama dari kata kampung yang dikenal sekarang Peulanggahan.

Tempat penobatannya dapat disaksikan dalam naskah Ma Bayyinas Salathin:

Dan pada 1230 [H] tahun alif pada 12 hari bulan Zulhijjah, hari Selasa, waktu pukul Sepuluh pagi berkumpul orang Tiga Sagi dan segala rakyat Aceh ditabalkan Syarif Abdullah bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Abdurrahman 'Aidid naik kerajaan dalam negeri Aceh Darussalam yang bernama tempat Peunanggahan ialah yang bergelar Sultan Syarif Saiful Alam.

Sultan Syarif Saiful Alam Syah memiliki nama aslinya adalah Sayyid Abdullah. Ia adalah putra Tuanku Sayyid Husain 'Aidid (biasanya dikenal sebagai Sayyid Husain), seorang pedagang kaya di Penang di lepas pantai barat Semenanjung Malaya, yang telah bekerjasama dengan Inggris sejak tahun 1786.

Keluarga tersebut mengaku keturunan dari sultan Aceh Jamal ul -Alam Badr ul-Munir (1703-1726). Seorang putri sultan menikah dengan seorang sayyid dan diduga melahirkan Sayyid Husain. Namun, silsilah itu kemudian dipertanyakan, karena ibu Sayyid Husain adalah orang lain selain sang putri.

Keluarganya meninggalkan Aceh pada 1770-an dan menetap pertama kali di Kepulauan Riau dan kemudian Kuala Selangor sebelum pindah ke Penang. Sayyid Husain memiliki kepentingan komersial yang luas di Aceh.

Dia mengumpulkan lada dari pantai barat dan sirih dari Pidie dan membawa opium dan tekstil sebagai gantinya.

Sultan Syarif Saiful Alam Naik Tahta Kerajaan Aceh Darussalam

Friday, March 12, 2021

Metode mengajar orang Aceh tempo doeloe dengan struktur syair yang indah menunjukkan tingkat pemahaman dan struktur bahasa yang sangat bagus sekali.

Aléh (١ )hai aneuk tungkat abuwa.

Miseu huruf ب peuraho laweung

Nyoe ت hai adék meutiték dua.

Teuma huruf ث meuji_'ei linteung.

Nyoe ج ngon خ ح keunoeng that lagè.

Tincu that ulè meuprut jih cateun.

Nyoe huruf ذ د meupingkoe-pingkoe.

Teuduk meuranjoe ban adoe aduen.

Miseu huruf ر parang cah duroe.

Miseu huruf ز parang cah uteun.

Di س deungon ش meu gigoe-gigoe.

Lagė gögajoe ngoen koh-koh papeun.

Di ص deungoen ض umpama sadeup.

Teumpat mat meugup teu eh teulinteung.

Nyoe ط deungoen ظ ureung raya prut.

Nibak gurè beut euntreuk tatumeung.

Di ع deungoen غ meutamse uleue.

Teungoh 'eu-'eu rab bineh ateung.

Dihuruf ق ف umpama jalô.

Atawa peurahô ka meupök kareung.

Teuma huruf ك hai bungong padé.

Babat ngon cah gle hana hi peudeung.

Teuma huruf ل wahé boh hatě.

Ban mata kawé hanalé beuneung.

Meunyoe huruf م lagè glang tanoh.

Meunan keuh contoh di dalam jangeun.

Tahafai hai neuk malam ngon beungoh.

Mangat tatu'oh watę gop yue kheun.

Nyoe ن teulinteung meutalum titék.

Nyoe و hai adék meubungkôk udeung.

Meunyoe ھ èk leuk ban reuhueng bintéh.

Meunyoe لا rampagoe pineung.

Nyoe ء hai nyak meuduroe kawat.

Nyoe ي saban that iték lague krueng.

Ngon وَالسّلام karangan tamat

Meunan geu surat le gurė zameun.

Sumber: FB

Syair Belajar Alif Ba Ta

Nama Al-Asyi telah menunjukkan nisbat ke orang dari negeri Aceh. Namanya Abdullah, orang tuanya Ismail Al-Asyi. Tidak banyak data dan informasi biografi tokoh ini, namun karyanya berjudul Nuzhat al-Ikhwan fi Ta'lim al-Lughati wa Tafsir Ikhtilaf al-Lisani (disingkat Nuzhatul Ikhwan) telah membuat namanya dikenang hingga sampai saat ini.

Apalagi teks naskah Nuzhatul Ikhwan merupakan naskah pertama yang membahas tentang kamus dan panduan bahasa asing untuk sehari-hari. Ada empat bahasa yang disebutkan di dalamnya; Bahasa Arab, Bahasa Turki, Bahasa Melayu (Jawi), dan Bahasa Aceh.

Judul lengkap Nuzhatul Ikhwan sebagaimana disebut di atas diterjemahkan sendiri oleh pengarang; artinya tempat bersuka 2 hati segala saudara pada berlajaran empat bahasa, mula 2 bahasa Arab, dan Turki, dan Melayu, dan Aceh.

Kitab Nuzhatul Ikhwan ditulis dan diterjemah oleh Abdullah bin Ismail al-Asyi. Menurut Wan Shagir Abdullah, anak dan ayahnya ini meninggal dan dimakamkan di Mesir. Namun sejauh ini, belum diperoleh data lengkap tentang hal tersebut.

Namun sosok ayahnya, Ismail al-Asyi dapat dilihat pada situs Keluarga Mahasiswa Mesir (KMA); Syekh Ismail Al-Asyi: Ketua Mahasiswa Melayu Pertama di Mesir. Itu menunjukkan peranan besar sosok Ismail Al-Asyi pada masa ia berada di Mesir bagi pelajar dan intelektual Melayu di Mesir.

Kitab-kitab yang diterbitkan dan dijual di toko buku Maktabah al-Halabi wa Awladuhu, di Mesir

Kitab Nuzhatul Ikhwan diterbitkan oleh Penerbit terkenal pada masanya "Mushtafa al-Bab al-Halabi wa awladuhu" di Mesir pada Rabiul Awal tahun 1349 H, bertepatan dengan September 1930 M. Sejauh ini, tidak diketahui ini cetakan ke berapa.

Kamus pegangan kosa kata dan ucapan sehari-hari dalam 4 bahasa dapat disebutkan sangat penting pada masa itu, mengingat para penuntut ilmu (thalibul 'ilmi) dari negeri Aceh dan Melayu Nusantara banyak di Mesir dan Haramain, di mana mereka berkomunasi dengan muslim dari negeri lain, terutama Arab dan Turki.

Struktur pembahasannya dibagi pada 1 pembukaan, 6 pasal, 1 faidah, dan 1 khatimah (penutup).

Kamus Nuzhatul Ikhwan yang terdiri dari bahasa Arab, Turki, Melayu dan Aceh

Selanjutnya padanan kata dan susunan kalimat, juga dalam empat bahasa.

Kitab ini masih relevan untuk digunakan pada masa sekarang dengan beberapa revisi dan penambahan kosa kata yang diperlukan pada saat ini.

Nuzhatul Ikhwan : Kamus Empat Bahasa Karya Abdullah bin Ismail Al-Asyi

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

Allāhumma śalli 'alā Sayyidinā Muhammad wa 'ala ālihi wa śahbihi ajma'īn..

Seluruh alam bersuka cita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Setiap kitab-kitab samawi sebelumnya telah menyebut akan datang Nabi dan Rasul terakhir untuk umat manusia. Selawat, pujian dan keteladanan mengalir tiada akhir.

Salah satu manuskrip terbaik yang dibaca di seluruh wilayah muslim adalah kitab "Dalail al-Khairat wa Syawariq al-Anwar fī dhikri aś-Śalāt 'alā an-Nabī al-Mukhtār " (Tanda2 kebaikan dan Cahaya Cemerlang dalam Berselawat kepada Nabi Pilihan) karangan Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman bin Abu Bakar al-Jazuli al-Samlali asal Maroko, meninggal tahun 1465 M.

Keindahan beberapa manuskrip Dalailul Khairat sebagai persembahan terbaik kepada Baginda Nabi Muhammad. Iluminasi dan seni hias yang indah dihiasi tinta emas, kecantikan khat (kaligrafi) dikhususkan kepada kaligrafer handal guna menghasilkan karya yang indah.

Hingga ini, Dalailul Khairat merupakan salah satu kitab populer lintas zaman dan generasi yang digunakan mayoritas muslim di seluruh pelosok bumi untuk mengungkapkan kecintaan dan kerinduannya kepada Baginda Nabi, dengan harapan syafaat, kebaikan dan keberkahan darinya.

#MaulidNabiMuhammadSAW

#dalailulkhairat

Manuskrip Maulid Nabi: Dalail al-Khairat

Tak dapat dipungkiri, banyak artefak cagar budaya rusak dan hilang, baik diakibatkan bencana alam ataupun (lebih parah) bencana sosial manusia.

Dari tangan-tangan manusia yang tidak paham pentingnya warisan khazanah cara budaya tersebut ditambah lagi merusak makam-makam orang besar, alim ulama dan para sultan.

Museum Arkeologi di Istambul, Turki

Kasus perusakan akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap makam-makam pusaka tidak dapat disalahkan sepenuhnya, perilaku mereka seperti menghancurkan batu nisan, mencabut, mengasah pisau atau perang, tempat jemuran, lahan sampah dan lainnya, akibat tidak ada pengetahuan dan sosialisasi pentingnya artefak yang tersisa saat ini.

Museum Arkologi di Mesir

Dua contoh museum arkeologi di dunia, The Grand Egyptian Museum di Mesir, dan Museum Arkeologi atau Istanbul Akeoloji Muzeleri di Turki telah menyedot perhatian dunia. Kedua museum tersebut bahkan mampu mendatangkan investasi besar-besaran dari berbagai negara.

Banda Aceh dengan SDM yang dimiliki, baik dari universitas maupun LSM di Aceh dengan disertai “good will” dari pemerintah Kota Banda Aceh akan terwujud dengan mudah dan berkelanjutan.

Dengan ratusan situs dan artefak berlimpah di Aceh, khususnya Banda Aceh, pertanyaan paling mendasar, mungkinkah Aceh memiliki museum arkeologi. !!

Museum Arkeologi di Aceh, Mungkinkah!

KASUS cagar budaya di Gampong Pande dan sekitarnya, sepertinya akan terus terjadi kerusakan secara sistemik, tidak ada pada satu bagian saja. Akan tetapi telah terjadi banyak kerusakan, mulai dari pelestarian, perlindungan (konservasi), edukasi kepada publik, baik masyarakat ataupun dunia pendidikan, manajemen lintas sektoral, yang semuanya telah terjadi menahun, bukan hanya pada periode ini saja.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dan khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh harus memiliki sikap jelas terhadap UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, dan UU Pemajuan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2017.

Tindak lanjut dari amanat negara di atas, setidaknya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh untuk menerbitkan Qanun Cagar Budaya, menetapkan wilayah-wilayah situs, sekaligus pengembangannya dalam pemajuan warisan benda.

Belajar dari Kerkhof

Sebanyak 2.200 orang serdadu dan non-militer Belanda (KNIL) pada perang Aceh dikuburkan di kompleks pemakaman Kerkhof yang memiliki lahan seluas 3,5 hektar. Lahan ini pada awalnya merupakan bagian halaman luar istana Kesultanan Aceh yang sekaligus dimakamkan keluarga Sultan Aceh pada abad ke-17 M.

Banyaknya pasukan dan pimpinan Belanda mati akibat perang, membuat lahan ini dicaplok untuk area kuburan Belanda. Saat Indonesia merdeka, seorang mantan serdadu Belanda menginisiasi perawatan dan perbaikan kuburan indatunya pada tahun 1970-an.

Awalnya dilakukan pengumpulan dana sosial dari generasi para veteran dan publik melalui Yayasan Dana Peutjut (Belanda: Stichting Peutjut Fonds). Akhirnya, pemerintah Belanda juga mengucurkan dana untuk perlindungan dan perawatan kuburan “pahlawan”nya.

Bahkan di tahun 2015, pihak Belanda melalui Kolonel CJ Kool, mantan Atase Militer Belanda ingin mengajukan kuburan Kerkhof menjadi warisan dunia di UNESCO. Lucunya, pihak Kota Banda Aceh tanpa rasa malu dengan semangat mengamini niat tersebut. Padahal, itu menjadi tamparan keras kepada pihak Aceh yang mengabaikan warisan cagar budaya yang telah berumur ratusan tahun dan lebih bernilai harganya.

Tentunya hanya generasi yang memiliki darah pejuang yang akan peduli terhadap indatunya, hanya darah “pejuang Aceh” yang mengalir di tubuhnya yang peduli kepada pendahulunya, dan hanya pemimpin atau orang yang memiliki jiwa kebangsaan yang memperhatikan nasib bangsanya.

Semestinya, kita belajar dari semangat dan kepedulian Belanda terhadap kuburan serdadunya walaupun jauh dari negerinya. Seharusnya kita malu karena makam-makam pahlawan, ulama dan pemimpin (sultan) di depan mata kita hancur dengan cara “sengaja”.

Pusat Arkeologi Asia Tenggara

Salah satu bagian yang dapat diwujudkan Kota Banda Aceh dengan warisan cagar budaya tersebut adalah menjadikan pusat atau museum arkeologi alam di Asia Tenggara. Nama ini tentu sudah dapat ditabal jika melihat sebaran artefak hasil karya pendahulu Aceh tidak hanya berada di Banda Aceh, akan tetapi menyebar hingga ke seberang laut, baik kepulauan di Indonesia ataupun negara-negara jiran.

Banyak negara-negara yang memiliki peradaban tinggi menjadikan cagar budaya menjadi objek wisata dan pusat keilmuan. Turki, Mesir, China, India, dan berbagai negara yang memiliki warisan peradaban cagar budaya menjadi contoh untuk ditiru. Kemajuan dan pemajuan kota serta negara tanpa mengabaikan peninggalan leluhurnya.

Oleh karena itu, daerah-daerah yang memiliki situs tertua dan langka dapat menjadi kawasan situs arkeologi untuk para peneliti, pelajar, pengunjung ataupun wisatawan umum. Dengan demikian, keberadaan situs-situs yang ada di ibukota Aceh juga dapat dipelihara dan dirawat dengan baik agar dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Banda Aceh.

Hal tersebut akan menambah daya tarik pengunjung ke Banda Aceh sekaligus membuka investasi dunia penelitian dan pendidikan, kepemudaan setempat, dan ekonomi masyarakat kecil di kawasan tersebut. Program itu juga sejalan dengan misi Kota Banda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat

Museum Arkeologi

Tak dapat dipungkiri, banyak artefak cagar budaya rusak dan hilang, baik diakibatkan bencana alam ataupun (lebih parah) bencana sosial manusia.

Dari tangan-tangan manusia yang tidak paham pentingnya warisan khazanah cara budaya tersebut ditambah lagi merusak makam-makam orang besar, alim ulama dan para sultan.

Banda Aceh dengan SDM yang dimiliki, baik dari universitas maupun LSM di Aceh dengan disertai “good will” dari pemerintah Kota Banda Aceh akan terwujud dengan mudah dan berkelanjutan.

Pelestarian Bukan IPAL dan TPA

Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sebelumnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah merusak tatanan artefak cagar budaya. Kesimpulan itu telah disepakati bersama. Namun solusi dan tindak lanjut yang berbeda melahirkan arah kebijakan yang berbeda.

Cagar Budaya yang rusak dengan cara sengaja tidak dapat ditoleransi sesuai dengan Undang-undang negara.

Maka, pelestarian bukan sebatas penyelamatan yang bersifat penebusan kesalahan. Akan tetapi pelestarian adalah perlindungan dari kerusakan atau kemusnahan, pengawetan, konservasi, hingga menjadi pemanfaatan secara bijaksana.

Jika ada “janji-janji manis” bahwa akan diselamatkan setelah proyek IPAL dan proyek lainnya selesai, maka dapat dipastikan sebagian besar dan atau seluruh wilayah cagar budaya sudah punah. Jadi, apa yang ingin diselamatkan?

Sampai saat ini, sudah banyak sisa-sisa kerajaan Aceh Darussalam yang diceritakan megah justru telah punah, dan hanya tersisa artefak dan manuskrip. Sementara selebihnya hanya dapat ditemui dalam cerita hikayat.

Keraton kesultanan, benteng, makam-makam sultan, warisan intelektual, semua hampir tak terlihat dengan kasat mata bentuknya, apalagi untuk diurus oleh generasinya sendiri.

Jadi tidak tertutup kemungkinan jika kisah Pande juga akan sama menuju kisah Kerajaan Peureulak, yang disebut oleh beberapa ilmuwan sebagai pusat Islam pertama, juga akan punah warisan dan peninggalannya dengan cara yang berbeda.

Sources: https://sumaterapost.com/budaya/opini/2020/09/pande-menuju-perlak-2/

Pande Menuju Perlak (2)

Saturday, September 19, 2020

SEMINAR yang diselenggarakan pada 25-30 September 1980 di Aceh Timur menyimpulkan bahwa Islam pertama masuk ke Alam Melayu dan Indonesia dari Perlak (Peureulak), sekarang Aceh Timur.

Kesepakatan Islam pertama di Asia Tenggara tersebut berdasarkan beberapa sumber, terutama Risalah Idharul Haq fi Mamlakati Perlak wal Fasi dan beberapa tinggalan artefak arkeologis di kawasan tersebut.

Sayangnya, Risalah Idharul Haq tak pernah muncul dan terlanjur raib, demikian juga bukti-bukti artefak batu nisan peninggalan yang ada di kawasan tersebut rusak dan lenyap akibat kelalaian manusia.

Untuk memperkuat Islam pertama di Indonesia masih ada peninggalan artefak Islam lainnya di Aceh masih dapat dilihat di Pasai, Aceh Utara, walaupun tidak terawat seutuhnya.

Lama tak bersahut, tiba-tiba Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan titik nol Islam di Nusantara berada di Barus (2017). Tanpa didahului seminar ilmiah, kajian dan telaah tempat tersebut telah terdaftar sebagai titik awal Islam Nusantara.

Aceh pun berang, penelitian-penelitian digiatkan untuk memperkuat jejak Islam terawal masih di Aceh, bahkan dikemudian hari memperjelas bukti-bukti arkeologis di beberapa kawasan lainnya di Aceh seperti Lamuri (Lamreh) di Aceh Besar dan Gampong Pande sekitarnya di Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh menjadi pusat kerajaan Islam di Asia Tenggara, menggantikan posisi sebelumnya kerajaan Malaka dan Kesultanan Pasai. Beberapa sumber seperti Eropa, Arab, Turki, dan Asia sendiri telah mencatat nama “Kesultanan Aceh Darussalam” yang berpusat di Bandar Aceh, yaitu di ujung pulau Sumatera titik koordinat negeri di bawah angin.

Beberapa sumber manuskrip menyebutkan bahwa pusat kerajaan Aceh berada di Kuta Raja (sekarang termasuk Gampong Pande, Jawa, Peulanggahan, dan Kuala) dan sekitarnya sebelum pindah ke kawasan Baiturrahman dan sekitarnya.

Penelitian terkini juga mengungkapkan bahwa pada saat Sultan Iskandar Muda (1607-1636), pusat pemerintahan berada di “Dalam” Kerajaan Aceh (sekarang Pendopo Gubernur). Sebaliknya anak kandungnya Sultanah Safiatuddin Syah yang bersuami Sultan Iskandar Tsani tinggal di kawasan Lamdingin dan Kuala Aceh. Mereka pindah ke Dalam Kesultanan Aceh setelah meninggal Sultan Iskandar Muda.

Sedangkan pesisir pantai Aceh seperti Gampong Pande, Peulanggahan, Kuala, Lamdingin dan lainnya tetap menjadi sentral perdagangan, perindustrian, dan pusat keagamaan.

Buktinya, kawasan ini telah banyak berdiri pusat-pusat ziwayah/zawiyah (pesantren) seperti Ziwayah Menara dipimpin Syekh Addurrauf Al-Fansuri, Zawiyah Meucat dipimpin oleh Teungku Pante Ulama Raya, ataupun pusat keagamaan Tgk Di Kandang, pusat keagamaan Tgk Di Anjong, dan lain sebagainya.

Selain pusat keagamaan, wilayah inti pesisir pantai Banda Aceh yang berada di kawasan Kecamatan Syiah Kuala dan Kuta Alam merupakan pusat keagamaan. Sedangkan di Kecamatan Kuta Raja, sesuai namanya kawasan para raja-raja kesultanan telah menjadi pusat pemerintahan kerajaan di Banda Aceh.

Maka, kawasan-kawasan tersebut menjadikan sebagai wilayah inti Banda Aceh. Terbukti di kawasan inilah disepakati didirikan tugu titik nol Kota Banda Aceh sebagai cikal bakal kerajaan Aceh Darussalam pada 22 April 1205 M (1 Ramadhan 601)

Sayangnya, tugu yang didirikan telah menjadi tempat idola kambing menginap dan bermain di sana. Lebih parahnya lagi, kawasan yang dideklarasikan asal mula Islam di kota Banda Aceh kini menjadi tempat pembuangan sampah dan menyusul menjadi tempat penampungan pengolahan limbah (IPAL).

Padahal, pemerintah Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh harus bersyukur masih terselamatnya artefak-artefak batu nisan dari gempa dan tsunami 2004 lalu sebagai peninggalan bersejarah dan historis. Sayangnya selamat dari bencana alam, tetapi rusak di tangan-tangan manusia. Ini terbukti apa yang tertera dalam Alquran bahwa kerusakan di bumi dan laut ini diakibatkan oleh tangan manusia.

TPA dan IPAL adalah bukti nyata dan secara massif telah merusak cagar budaya dan aliran sungai Krueng Aceh. Penghilangan jejak-jejak Islam di Banda Aceh dilakukan dengan sadar. Akibatnya Pande akan menuju nasib yang sama seperti Perlak dengan cara yang berbeda, di mana bukti-bukti arkeologis dan sumber-sumber filologis sedang menuju pemusnahan.

Kasus perusakan kawasan situs di gampong Pande dan sekitarnya terjadi di tengah pelaksaanaan UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Pemajuan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2017.

Lebih jauh lagi, perusakan dan pengabaian terhadap artefak-artefak makam tokoh penting dalam Islam (alim ulama dan para sultan Aceh) telah melanggar ruh Islam dan bertentangan dengan slogan “gemilang dalam bingkai syariat Islam”. [bersambung]

Source: https://sumaterapost.com/headline/2020/09/pande-menuju-perlak-1/