Tuesday, September 26, 2017

NEW
Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017) menggelar sidang lanjutan perkara gugatan Asrizal H Asnawi terhadap Bank Indonesia (BI) yang menerbitkan gambar pahlawan wanita asal Aceh, Cut Meutia tanpa penutup kepala di uang pecahan Rp 1.000.
Untuk diketahui, Asrizal H Asnawi yang menggugat gambar Cut Meutia pada uang kertas Rp 1.000, saat ini menjabat sebagai Anggota DPR Aceh, sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRA.
Kuasa hukum penggugat, Safaruddin SH dalam pesan Whatapps kepada Serambinews.com mengatakan, sidang lanjutan dengan agenda pembuktian ini dimulai pada pukul 14.30 WIB. Dengan majelis hakim, Tafsir Sembiring Meliala SH MH (ketua), Abdul Kohar SH MH, dan Desbenneri Sinaga SH MH.
Safaruddin yang mendampingi Asrizal H Asnawi dalam persidangan tersebut mengatakan pihaknya mengajukan sejumlah bukti untuk memperkuat alasan menggugat.
1. Catatan Ahli Sejarah Aceh, Hermansyah dengan judul: Peuteupat (meluruskan) Sumber Sejarah Pahlawan, yang mengkaji tentang foto Cut Meutia yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam uang pecahan Rp1000,-.
Foto perempuan Aceh, karya Christiaan Benjamin Nieuwenhuis (1901) yang diduga sebagai cikal bakal gambar Cut Meutia. (KITLV)
Dalam hal ini dapat merujuk kepada dua alternative/versi:
1. Foto versi lainnya Cut Mutia dalam buku resmi Belanda-Indonesia berjudul "Perang Kolonial Belanda di Aceh" (1977) (Gambar 113. Hal. 153) Pelukis: Gambiranom (antara tahun 1960-1970). Walaupun tidak wajah asli Cut Mutia, tetapi foto ini yang digunakan dalam buku tersebut resmi.
2. Versi kedua mereproduksi kembali sketsa Cut Mutia merujuk kepada foto cucu perempuannya.
Sketsa tersebut dapat dilakukan seperti gambar Pocut Meurah Biheue oleh Gambiranom di dalam buku yang sama (Gb. 107 hal. 147). Atau sketsa tokoh Tgk Chik Di Tiro atau Tgk Chik Abbas Kutakarang oleh Belanda.
Pihak penggugat juga mengajukan sederet bukti dokumen lainnya. Seperti, Bahagian Buku Aceh Bumi Srikandi yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh tahun 2008, yang menerangkan sosok Cut Meutia sebagai pahlawan Aceh.
Bahagian Buku: Aceh Tanah Rencong, yang diterbitkan oleh pemerintah Aceh tahun 2008, yang menerangkan sosok dan rekaan wajah Cut Meutia dengan memakai hijab.
Bahagian Buku: Ensiklopedi Aceh yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh tahun 2008, yang menerangkan tentang pakaian Cut Meutia pada masa itu. Serta referensi Gambar Cut Meutia dari berbagai sumber.
"Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 7 September 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli dari penggugat," kata Safaruddin yang juga menjabat Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Penggugat Uang Seribu Ajukan Sederet Bukti Ke Pengadilan

Read More

BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan meminta pihak Bank Indonesia (BI) dan pihak terkait lainnya mengganti gambar Cut Meutia yang tak berhijab di uang kertas pecahan Rp 1.000 tahun emisi 2016 dengan gambar Cut Meutia berhijab. Selain tidak sesuai fakta sejarah, gambar pahlawan perempuan Aceh tak berhijab di mata uang juga akan berpengaruh tak baik terhadap penegakan syariat Islam di Aceh.

Pandangan itu disampaikan Ghazali Abbas Adan saat memberikan kesaksiannya sebagai saksi fakta pada sidang lanjutan perkara gugatan untuk menghijabkan gambar Cut Meutia pada uang pecahan Rp 1.000 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (19/9). Perkara yang dikenal “gugatan uang seribu” ini diajukan Anggota DPRA Asrizal H Asnawi bersama pengacaranya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH.



“Gambar Cut Meutia di uang seribu harus diganti dengan yang berhijab. Karena seperti sudah disampaikan dua saksi ahli tadi, ada rujukan lukisan pihak kolonial Belanda yang melukis Cut Meutia memakai penutup kepala,” kata Ghazali Abbas Adan, seperti dikutip pengacara penggugat, Safaruddin SH, melalui pesan tertulis kepada Serambi kemarin.

Sidang kemarin dipimpin oleh Tafsir Meliala Sembiring. Di depan majelis hakim, Ghazali juga memaparkan bahwa berdasarkan cerita dan beberapa literatur yang dipaparkan dua saksi ahli yang dihadirkan pada sidang kemarin, Cut Meutia adalah pahlawan yang juga sosok ulama perempuan. Hal ini terbukti dengan penabalan namanya pada sejumlah masjid di Aceh, termasuk masjid bersejarah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Ghazali mengatakan, dengan fakta-fakta tersebut sungguh tidak masuk akal jika seorang pahlawan yang berjuang di jalan Allah tidak memakai penutup kepala. Menjawab pertanyaan pengacara penggugat, Ghazali juga mengatakan sungguh tidak elok jika gambar Cut Meutia yang tidak berhijab itu ditempelkan di masjid-masjid yang mengabadikan nama Cut Meutia.

Ghazali Abbas juga membacakan bunyi Pasal 125 dan Pasal 127 UUPA tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. “Saya pikir tidak ada ruginya bagi Bank Indonesia jika menggantikan gambar Cut Meutia yang tidak berhijab dengan gambar Cut Meutia yang berhijab. Nanti saya juga akan bicarakan hal ini dengan Deputi Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI,” kata Ghazali saat menanggapi pertanyaan dari perwakilan pengacara BI. Sidang akan dilanjutkan Selasa (26/9) dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak BI


Adapun dua ahli yang dimintai pendapatnya dalam sidang itu kemarin adalah Dr Husaini Ibrahim selaku Kepala Laboratorium Sejarah FKIP Unsyiah sekaligus Dosen Sejarah FKIP Unsyiah dan Anggota Pemangku Adat pada Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh. Sementara saksi ahli kedua adalah Hermansyah selaku Dosen Filologi dan Kajian Manuskrip pada Prodi Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry serta Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) Provinsi Aceh.

Kedua ahli sejarah ini berpendapat tidak ada satu pun bukti bahwa foto Cut Meutia yang digunakan pada uang pecahan Rp 1.000 adalah foto asli. “Itu adalah foto palsu. Gambar itu awalnya merupakan gambar seorang model yang dipotret di studio foto milik Belanda di Kutaraja (Banda Aceh sekarang) untuk tujuan membuat post card,” kata Hermansyah di depan majelis hakim.

Untuk menguatkan keterangannya, Hermansyah juga melampirkan sejumlah bukti foto-foto perempuan Aceh pada masa Belanda yang menggunakan hijab saat berada di tempat umum. Dokumen-dokumen yang diperoleh dari website KITLV ini kemudian diserahkan oleh Hermansyah kepada majelis hakim. Dengan berbagai bukti tersebut, kedua ahli ini juga berharap agar pemerintah meninjau kembali penerbitan foto Cut Meutia.


Source: Serambi Indonesia

Gambar Cut Meutia Harus Diganti

Read More

Sunday, August 20, 2017

Kabupaten Blora menorehkan catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam perlawanannya melawan penjajahan. Banyak pahlawan bangsa yang dilahirkan dari kota ini, banyak pula yang menghembuskan nafas terakhir di kota ini. Salah satu pejuang tanah air yang wafat di kota Mustika ini adalah Putjut Meurah Intan, Sang Singa Betina Perang Aceh.

Putjut Meurah Intan merupakan bangsawan–pejuang dari kesultanan Aceh. Pejuang wanita yang wafat dalam usia hampir seratus empat puluh tahun ini merupakan pemimpin gerilya Perang Aceh di kawasan Laweung dan Batee (sekarang termasuk kabupaten Pidie, Provinsi Aceh).

Didampingi panglima perangnya, Pang Mahmud dan tiga putranya, Putjut Meurah Intan mengobarkan pertempuran satu abad yang harus dihadapi oleh Kolonial Belanda dalam rangka menguasai kesultanan di ujung barat nusantara ini.

Pada 26 Maret 1875 bertepatan dengan 26 Muharram 1290 H, Kolonial Belanda mengeluarkan pernyataan perang kepada Kesultanan Aceh. Sepuluh hari kemudian secara serentak para bangsawan Aceh yang menolak kolonialisasi melancarkan serangan perang gerilya di seluruh wilayah kekuasaan kesultanan.

Sayangnya, tidak semua bangsawan aceh menolak Kolonialisasi. Suami Putjut Meurah Intan, Tuanku Abdul Majid bin Tuanku Abbas bin Sultan Alaiddin Jauhar Alamsyah menyerah sebelum Kolonial Belanda mengumumkan perang. Kenyataan ini tidak membuat ciut nyali Srikandi Aceh ini.

Putjut Meurah Intan dibuang ke Blora pada tahun 1901, bersama dengan panglima perangnya, Pang Mahmud dan dua puteranya, Tuanku Nurdin dan Tuanku Budiman. Seorang puteranya, Tuanku Muhammad dibuang ke Menado Sulawesi Utara.

Putjut Meurah Intan meninggal di Blora pada tanggal 20 September 1937 dalam usia yang mendekati seratus empat puluh tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman umum dukuh Punggur Tegalan desa Temurejo Kecamatan Blora Kota.

Keberadaan makam pejuang Aceh ini bermula dari sepucuk surat dari salah satu anggota DPRD Blora tahun 1956 yang bernama M. Achmad kepada pimpinan umum surat kabar “Pemandangan“, Tamar Djaya. Dalam suratnya yang bertanggal 16 November 1956 itu, M. Achmad menulis bahwa di desa Tegalan kecamatan Kota Blora terdapat makam “Mbah Tjut“. Mbah Tjut merupakan nama yang digunakan oleh masyarakat Tegalan saat itu untuk menyebut Putjut Meurah Intan.

Pada 18 April 1985, Bupati Blora H. Sumarno SH bersama dengan rombongan dari masyarakat Aceh melakukan ziarah ke Makam Putjut Meurah Intan. Ziarah bupati Blora tersebut merupakan titik tolak pemuliaan makam sang pejuang wanita Aceh ini.

Dewasa ini, perhatian dan perawatan makam ini tampaknya sangat diperlukan mengingat jasa Putjut Meurah Intan dalam perjuangan mempertahankan tanah air.

Sumber    : Kliping Artikel Surat Kabar sepanjang tahun 1985 oleh H. Amran Zamzany S.E (Ketua Umum Persatuan Ex- Tentara Pelajar Resimen II Aceh, Divisi Sumatera) Jakarta 19 Desember 1985.

http://www.bloranews.com/ada-apa/putjut-meurah-intan-singa-betina-yang-terbaring-di-kota-mustika

Pocut Meurah Intan: Pejuang Aceh di Tanah Blora

Read More

Monday, July 17, 2017



Kitab Ar-Rahmah fi al-Tibb wa al-Hikmah merupakan karya Syaikh ‘Abbas Kutakarang, salah seorang ulama masyhur dan aktif dalam dunia intelektual dan transmisi keilmuan di Aceh (termasuk dunia Melayu) antara abad ke 18-19 Masehi. Keilmuannya tidak hanya fokus pada bidang agama saja, tetapi juga ikut serta berkonstribusi dalam dunia pendidikan, dakwah, astronomi, peperangan, perobatan dan sebagainya. Ia juga mennjadi penasehat Kerajaan Aceh dalam bidang keagamaan sekaligus pemimpin perang Aceh melawan kolonial Belanda hingga meninggal dunia. 

Karya Syaikh 'Abbas Kutakarang dalam bidang kedokteran dan medical (perobatan) dapat dianggap spesial dan intelektual. Terus terang,  kajian ini di Aceh -dulu dan sekarang- sangat minim sekali, bahkan hampir tidak terekam sama sekali. Walaupun memiliki tradisi pengobatan tradisional, sebagian masyarakat Aceh hanya tahu sekilas Kitab Tajul Muluk, sebagai salah satu kitab perobatan klasik. 

Pada dasarnya, Kitab Ar-Rahmah fil Tibb wal Hikmah salah satu kitab perobatan dan kedokteran paling lengkap di Aceh yang lahir sejak abad ke-19. Ia memiliki kandungan lengkap tentang teori dan praktik perobatan yang telah dikombinasikan dengan konteks Aceh dan Melayu, baik dari sisi material (bahan) obat-obatan, proses mekanisme dan sebagainya.  Kitab ini juga masih sangat relevan dengan kedokteran zaman kekinian (perobatan modern). 

Khusus dalam kitab perobatan ini, Syekh 'Abbas Kutakarang menyebutkan secara ringkas biografinya dalam pembukaan (oxordium) kitabnya;
“Adapun kemudian dari itu, maka berkata hamba Allah yang dinamai dengan ‘Abbās yang mengharap Tuhannya, Allah Ta‘ālā yang Tuhan sekalian manusia, Shāfi’i nama madhhabnya, Aceh nama negerinya, masjid al-Jami’ Ulee Susu tempatnya kediaman dan kejadiannya”.

Kitāb Ar-Raḥmah dibagi ke dalam 5 bab utama, antaranya:
1. Bab I tentang ilmu tabi’at dan karakteristik manusia.
2. Bab II tentang makanan baik dan sehat, mengandung khasiat, obat dan bermanfa’at.
3. Bab III tentang hal yang baik kesehatan badan.
4. Bab IV tentang perobatan untuk penyakit spesifik di tubuh.
5. Bab V tentang pengobatan secara umum dan bersifat temporer di badan.
Apabila menilik kitab Ar-Raḥmah fil Tibb wal Hikmah, maka dapat disebut Syaikh ‘Abbas Kutakarang termasuk ulama dan penulis aktif di Aceh periode ke-19-20 M. Kitab tersebut semakin menambah referensi bagi para ilmuwan untuk melihat Aceh dalam beragam perspektif dan multidisiplin ilmu. Terutama jaringan keilmuan Aceh-Melayu-Arab yang terus direkat pada akhir-akhir masa Kesultanan Aceh dan era kolonial Belanda-Inggris di dunia Melayu dan Nusantara. 

Kitab ini diterjemahkan dari kitab berbahasa Arab, dengan judul yang sama, dimulai penyalinan dan penerjemahan kitab ini mulai 2 Muharram 1266 H, hingga selesai kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya. Itu bukan waktu yang singkat, kerja kerasnya tersebut bukan sebatas menyalin huruf perhuruf, tetapi ia juga menerjemahkan, mempelajari dan menganalisi resep-resep perobatan di dalam kitab tersebut, sehingga itu menunjukkan ia menguasai beberapa hal dalam bidang perobatan.

Saat ini, manuskrip Ar-Rahmah fil Tibb wal Hikmah adalah satu-satunya (codex unicus) koleksi Yayasan Pendidikan dan Museum Ali Hasjmy (YPMAH) di Banda Aceh, lembaga yang menyimpan beribu dokumen penting yang diprakarsai oleh (alm) Ali Hasjmy. Setelah membaca keseluruhan isinya, ternyata manuskrip koleksi YPMAH merupakan salinan dari kitab sebelumnya, itu artinya masih ada varian teks [manuksip] lainnya selain koleksi YPMAH di muka bumi ini, walaupun masih misterius atawa belum ditemukan.  

Melihat manuskrip yang langka dan pentingnya kandungan tersebut, maka buku ini merupakan transliterasi/transkripsi teks tersebut dalam aksara Latin disertai aksara Jawi (Arab-Aceh/Melayu). Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan teks manuskrip sedetail dan sebaik mungkin. Oleh karena itu, buku yang hadir dalam "wajah baru" itiu merupakan kolaborasi kajian teks-naskah (filologi) dan medical scientis.

Maka buku ini hadir dalam 5 (lima) bagian:
1.  Tentang naskah (sejarah, biografi penulis dan asbab kitab)
2.  Transliterasi/transkripsi teks ke dalam aksara Latin
3.  Glosari 
4.  Teks dalam aksara (huruf) Jawi.
5.  Bibliografi dan Index.


Buku ini dikaji oleh Dr. Affendi Shafri (pensyarah di IIUM Pahang Malaysia) dan Hermansyah (Dosen di UIN Ar-Raniry-Aceh) diterbitkan oleh Klasika Media Malaysia

Serah terima buku dari perwakilan Pengkaji dengan Penerbit

Ar-Rahmah fi al-Tibb wa al-Hikmah: Manuskrip Perobatan Aceh-Melayu

Read More

Tuesday, May 30, 2017

MS [manuskrip] ini hadiah dari Kapten JHA IJssel de Schepper, yang menemukannya pada tubuh “Imam Aceh” yang syahid setelah penyerbuan Masjid Agung (Missigit) di Koetaradja  dalam perang Aceh pertama. MS diterima oleh Michael Jan de Goeje di Leiden. MS dikirim dari “Bivouac Zeestrand” Aceh ke Belanda pada 27 April 1873.


Itulah kalimat pengantar di sampul dalam Mushaf al-Quran dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang kini dikoleksi di Perpustakaan Leiden Belanda. Tulisan tangan dalam Bahasa Belanda tersebut ditandatangani oleh Scheeper sendiri kepada Michael Jan de Goeje (1836-1909), yang tak lain adalah Profesor Bahasa Arab di Universitas Leiden. Profesor Goeje kemudian menghibahkannya ke Universitas Leiden hingga saat ini.

Tak butuh waktu lama sejak disimpan di Belanda, tepat pada 9 Juli di tahun yang sama, Mushaf Aceh yang indah ini dipublikasi di koran “Leidsch Dagblad”, yang dinilai memiliki illuminasi (hiasan figura) yang cantik dan dipenuhi dengan warna hitam, merah dan emas dari awal hingga akhir halaman. Sampul Mushaf dibinding dari kulit dan memiliki ornamen Timur Tengah, selain itu terdapat tetesan-tetesan darah mengering di Mushaf ini.

Pernyataan Schepper bahwa ditemukan di tubuh Imam Masjid yang syahid saat invasi pertama Belanda ke Aceh sangat mengejutkan. Sebab, selama ini, sejarah dan mayoritas masyarakat Aceh hanya mengetahui J.R Kohler yang mati pada serangan Belanda pertama di Aceh 14 April 1873. Ia merupakan Jenderal Belanda yang memimpin KNIL agresi pertama di Aceh. Peluru snipper Aceh mengenai dadanya pada saat ia ingin menguasai Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dan sejarah mencatat, Aceh menang atas kematian pimpinan Belanda.

Akan tetapi, merujuk kepada catatan dalam Mushaf Aceh, patut menjadi sebuah duka besar bagi Aceh, karena di pihak Aceh sendiri kehilangan seorang Imam Mesjid, walaupun Masjid Raya tidak dapat  dikuasai. Meninggalnya Imam Besar Mesjid Raya ini mungkin menjadi salah satu kelemahan Aceh dalam mempertahankan Mesjid Raya pada agresi kedua yang dipimpin oleh Jenderal J. van Swieten di akhir tahun yang sama, dan dapat dikuasai Januari 1974.

Menurut Paul van’t Veer “Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje” bahwa Belanda telah “salah alamat” dalam invansi tersebut, karena Belanda menduga bangunan yang dikelilingi beton tebal beratap rumbia tersebut adalah keratin, dan rakyat Aceh pun mempertahankan mati-matian bangunan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa “masjid” dan “masyarkat” adalah satu kesatuan dalam amalan dunia dan akhirat.

Museum Mushaf al-Quran Baiturrahman
Megahnya Mesjid Baiturrahman pasca rehab dan rekon, perbaikan halaman dan perbaikan infrastruktur telah menambah daya tarik tersendiri bagi para pengunjung dan masyarakat Aceh untuk menunaikan ibadah atau melakukan kegiatan lainnya. Akan tetapi, sejauh ini Mesjid Raya Baiturrahman belum dilengkapi dengan “penguatan sejarah” dan “ruh” sebuah masjid yang bersejarah, terutama saat-saat perjuangan Mesjid Raya melawan Belanda.

Dengan ditemukannya kembali Mushaf al-Quran Aceh yang disita setelah syahidnya Imam Mesjid Raya tahu 1873, maka Pemerintah Aceh untuk membangun museum Masjid Raya Baiturrahman dan mereproduksi kembali mushaf asli Mesjid Raya yang kini di koleksi Leiden Belanda. Seiring dengan tujuan mulia tersebut akan membuka ruang lain, seperti mengkaji dan menerbitkan Mushaf resmi Aceh.

Sisi lain juga menjadi media untuk mengoleksi dan menyimpan semua sebaran mushaf-muhaf  yang ada di Aceh. Sebaran ini sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Aceh dalam melestarikan, merawat dan mewariskan khazanah Aceh tempo dulu. Hal tersebut perlu diwujudkan sebagaimana Belanda –yang dianggap musuh- telah lama mewujudkannya dan menjadikannya sebagai sentral kajian sumber primer di Asia Tenggara, khususnya wilayah Nusantara.

Jika anda meminta dibangun monumen Kohler, jangan jadi  keturunan penjajah Belanda. Tetapi, mintalah Museum dan Monumen Mushaf al-Quran Aceh di Mesjid Raya, karna al-Quran buku tuntunan Muslim, dan Mesjid tempat terbaiknya. []



Darah Imam di Mushaf Masjid Raya Banda Aceh

Read More

Monday, February 27, 2017


Tahun 1871-1873 merupakan masa paling genting bagi Aceh. Gejolak di periode tersebut dianggap paling berbahaya, dan beberapa peneliti melihat miskomunikasi dan diplomasi antara Aceh dengan negara-negara luar. Bagi Belanda, poin-poin dan harapan merebut tanah Aceh sejengkal demi sejengkal harus terpenuhi.

Kebijakan politik Belanda sejak September 1871 beralih ke "political will" baru, dari politik tidak campur tangan yang dianut ke suatu politik tanpa agresi yang ditujukan untuk melindungi siapa yang perlu dilindungi (red. angkatan Belanda) dan untuk memperkokoh kedudukan Belanda yang dianggap menjadi haknya di Sumatera.

Hal tersebut jelas tidak menyenangkan Kerajaan Aceh, dan tentu saja telah mengganggu kedaulatan Aceh di Sumatera. Oleh karenanya, periode di atas, perundingan dan utusan antar kedua belah pihak berakhir buntu.

Sisi lain, Aceh pun mencari bantuan baru akibat dari "Traktat Sumatera" yang merugikan Aceh. Di antara incaran kerjasama Aceh ada ke Turki, Amerika dan Italia.

Pada 1 Maret 1873, rombongan angkatan Amerika dari Hongkong diperintahkan Admiral Jenkins ke wilayah Melayu-Nusantara, selain mengunjungi Filipina, Betawi dan Singapura, juga akan singgah di Aceh. Itu sebagai bentuk diplomasi balasan yang dilakukan Aceh pada 25 Januari 1873 ke konsulat Amerika dan Italia di Riau. Sayangnya, informasi tersebut dianggap Belanda sebagai "perselingkuhan" Aceh terhadap Belanda-Inggris yang terikat dalam traktat, walau isinya sama2 tidak menguntungkan Aceh dan Inggris. Instruksi pimpinan Belanda, Niewenhuyzen, untuk menutup seluruh jalur laut Aceh dan memblokade seluruh akses akses ke luar negeri disertai invasi Belanda Maret 1873.

Di saat yang sama, epidemi kolera yang dahsyat menimpa tigasagi Aceh, musibah besar yang tidak tercatat dalam buku2 Aceh. Alhasil, rombongan Amerika ini diperintahkan kembali ke Hongkong dari Singapura. (James W Gould, American in Sumatra, 1961)

Pantas, sejak itu, pelabuhan-pelabuhan Aceh terhapus dari jalur internasional, yang tersisa hanya jalur akses untuk kapal Belanda.

Kapal Yantic: Harapan Lama Aceh-Amerika

Read More

Wednesday, January 25, 2017

Sepucuk surat masih tersimpan rapi di laci meja kerja Belanda di Kutaradja (Banda Aceh). Surat tersebut dari Faqir Haji Syekh Saman di Tiro, begitulah nama di dalam Surat itu ditujukan kepada Residen Belanda van Langen, 1885. Surat-surat ini bukan kali pertama dikirim ke Belanda. Sebagai seorang terpelajar dan alim yang belajar di Haramain (terutama di Mekkah) sangat mengerti akan akibat perang yang telah terjadi, dan ia tidak ingin menambah keterpurukan tersebut.

Isi surat Tgk Chik di Tiro hanya dua poin utama, selain memintaf maaf kepada dunia telah menyerang Kesultanan Aceh sebagai negara yang berdaulat dan bangsa yang merdeka, yang masih terikat kerjasama -selain dengan kerajaan Islam di Melayu-Nusantara- dengan beberapa bangsa lainnya saat itu; Inggris, Amerika, Perancis dan Turki.

Antara tahun 1884-1889 Tgk Chik di Tiro bahkan berulang kali mengirim surat kepada pemerintahan di Kutaradja. Inti suratnya hampir sama, yaitu menyeru untuk masuk Islam;
Jika tuan-tuan dengar dan turut [masuk Islam] seperti nasihat kami ini dapat untung baik, dapat kemegahan, jadi tuan akan menjadi kepala kami dan dapat harta, seperti mereka yang telah lari ke pihak kami telah memperoleh harta dan hidup dengan senang dan berjalan tanpa mengikuti perintah orang lain, tenang tidur dan makan tanpa menghindari mereka atau menyalahkan mereka
Bebas sebagai burung di hutan dan ikan dalam air, dan mendapat sejumlah wanita yang baik-baik dan tidak bergaul dengan orang lain, semua menurut hukum-hukum Islam.

Permintaan sekaligus "kata dua" (dalam bahasa Aceh atau Melayu lama diartikan sebagai ultimatum) adalah; pertama Belanda yang ada di Aceh diharapkan masuk Islam. Dan pilihan kedua dari permintaannya; atau keluar dari Aceh secara baik-baik.

Kedua pilihan itu untuk mengakhiri invansi Belanda ke Aceh sejak Maret 1873 sampai tahun 1885 dikuasai tak lebih luas dari kawasan Keraton Sultan (Dalam) dan area Mesjid Raya, Ulee Lheu dan Neusu.  Singkatnya dapat dikatakan, Krueng Aceh menjadi pembatas wilayah kekuasaan Belanda dan wilayah "Mujahidin" di Banda Aceh. Walaupun zona perang lebih luas dari wilayah di atas, sebab Belanda memusatkan pangkalan-pangkalan perang di setiap kuala-kuala di Aceh untuk memutuskan hubungan diplomasi antara Aceh dengan pihak luar.


Surat tersebut baru dibalas pada tahun 1888, dengan menolak seruan Tgk Chik di Tiro. Sebuah keputusan yang melahirkan duka berkepanjangan bagi Belanda, sebab akibatnya harus banyak korban jiwa dan anggaran dana perang yang tak sedikit harus dicurahkan ke Aceh.

Bagi Belanda, Tgk Chik di Tiro tidak dapat diukur jiwa dan taktik perangnya dengan pemuka-pemuka Aceh lainnya, ia sendiri menolak jabatan dari Kerajaan Aceh dan apalagi Belanda, maka dalam suratnya hanya termaktub "yang khadam ureung muprang fi sabilillah di tanoh Aceh Darul Aman" sebuah kalimat yang tulus, ikhlas, tegas dan tawadhu'. Karenanya, ia menjadi orang paling berani di garis depan dalam melawan Belanda, dan orang paling disegani dalam tataran penguasa Aceh karena berani menyentil penguasa (uleebalang) yang membelot dan bekerjasama dengan Belanda.

Melalui nasehat Tgk Chik di Tiro jugalah Sultan Aceh Muhammad Daud Syah hijrah ke Keumala, Pidie Dalam. Ia dapat konsentrasi penuh di sana. Sebagai simbol negara, ia tidak dibenarkan untuk menyerah dan menjadi simbol sebuah bangsa. Tetapi, Tgk Chik di Tiro bukan bersama Sultan di Pedalaman Pidie, tetapi lebih memilih berjuang di kawasan Aceh Besar, mengambil barisan terdepan dan terdekat ke Koetaradja (Banda Aceh) untuk menyerang Aceh.

Dari bubuhan cap Tgk Chik di Tiro juga terlihat tidak ada jabatan yang ingin disandangnya, tidak ada kekuasaan yang diharapkannya.  ditengah tertulis "Syaikh Saman Tiro" dilingkari dengan bintang lima sudut dan tulisan "shahih".



 Dari ketiga surat di atas ditujukan kepada orang yang berbeda, terutama para Uleebalang di Banda Aceh. Demikian, cap Tgk Chik di Tiro juga sama dengan surat  yang diajukan ke Belanda, untuk memilih masuk Islam atau meninggalkan Aceh.

Surat-surat tersebut menjadi bukti bahwa ia mendahulukan diplomasi dan kemaslahatan umat lebih besar dan utama. Namun, sikap penjajahan Belanda dan disertai sebagian sikap uleebalang Aceh yang  menjadi "lamiet" Belanda, memaksanya untuk memilih pilihan terakhir.

Ia berperang hingga akhir hayatnya. Namun, menurut sejarawan, Tgk Chik di Tiro meninggal pada tahun 1891 bukan dalam medan perang. Belum ada data tepatnya tanggal dan bulan secara umum tidak menyebut kecuali Ismail Jakub (1960) yang menyertakan pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1308 H disertai "bertepatan dengan bulan Januari 1891". Tanggal tersebut, apabila saya konversi bertepatan dengan Rabu 21 Januari 1891.

Sedangkan Alfian menyebut "Setelah Tgk. di Tiro meninggal dunia pada 25 Januari 1891
ulama mi digantikan oleh anaknya Tgk. Mat Amin sebagai Teungku Chik". (1987: 160)



Tidak didapati tanggal yang akurat karena Tgk Chik di Tiro meninggal di Miureu (Mureu) Aneuk Galong Indrapuri, di benteng utama pejuang Aceh. Di sini ia lama bermukim dalam peperangan. Awalnya, perihal kepulangannya ditutupi oleh Mujahidin Aceh untuk tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk Belanda. Sebab, isu syahidnya Tgk Chik di Tiro tersebut sering dihembuskan militer Belanda setiap perang untuk melemahkan pejuang Aceh.

Demikian juga sebab meninggalnya, dapat dipastikan karena sakit terkena wabah penyakit, bukan karena diracuni oleh orang Aceh (Njak Ubit) atas suruhan Belanda, sebagaimana disebut Jakub. Itu sebuah cara Belanda untuk memecah belah masyarakat Aceh.

Sebab, belakangan diketahui wabah penyakit ini menjadi sebuah penelitian Profesor C.A. Pekelharing dan Dr. C.W. Winkler  mengenai penyakit itu yang mayoritas terkena pada orang Aceh Besar dan orang Belanda, terutama di Aceh. Dalam laporannya pada tahun 1888 mereka berpendapat bahwa wabah ini disebabkan oleh infeksi. Barulah dalam tahun 1896 seorang asistennya, Dr. C. Eijkman, yang kemudian menjadi guru besar dan mendapat hadiah Nobel, menemukan bahwa penyakit itu disebabkan oleh ketiadaan vitamin BI yang terdapat pada kulit ari-ari beras. (1977:39)

Impian Tgk Chik di Tiro selalu ingin syahid di tengah medan perang, sebagaimana dalam Hikayat Prang Sabi yang selalu didengungkannya;
Meungnyo maté di rumoh inong, hanpue tanyong meugriet han sabé
Sakét teu that geucok nyawong, nyang kon keunong sinjata kaphé
Bah lam shaf prang mubak teugageueng, bah seulinteueng sinan meugulé
Ta niet droe keu ie sikureueng, bah teugageueng bak tapöh kaphé
Wahé teungku cut adoe meutuah, bèk lé dahsyah ta duk sabé
Meungna hajat ridha Allah, beudöh langkah jak prang kaphé


Sepucuk Surat Tgk Chik di Tiro

Read More

Wednesday, January 11, 2017

Bagi Aceh, bendera tidak hanya sebuah logo dan simbol, tetapi memiliki makna historis dan nasionalisme. Di Aceh, bendera mampu menjadi persoalan krusial, timbul "ganjai" bin aneh dengan beragam polemik bendera. Begitupun, bendera memiliki "marwah" lebih tinggi dari lainnya dalam politik Aceh. Salah satu faktanya terjadi saat ini, tepat saat para pembaca hidup dan sedang membaca coretan ini.

Akan tetapi, kali ini terkait bendera Aceh tempo dulu, bukan bicara "politik bendera" yang tidak kunjung selesai. Berbicara bendera Aceh, maka pertanyaan paling pertama yang muncul adalah bagaimanakah bendera asli kerajaan Aceh? Mendapat pertanyaan seperti ini, dapat dipastikan jawabannya  tidak ada satupu yang secara utuh dan akurat.

Pada era Kesultanan Aceh, hampir setiap kerajaan-kerajaan di dalam wilayah Aceh memiliki bendera yang beragam. Baca: Bagaimana Bendera Aceh Tempo dulu, dimana sistem monarki setiap wilayah memiliki adat dan bendera khas masing-masing, seperti bendera Trumon, Tapak Tuan, Nalaboh (Meulaboh), Samalanga dan lainnya. Bendera tersebut menjadi tanda kedaulatan secara geografis dan kekuasaan.

Bendera Aceh dengan latar belakang merah lebih dominan di wilayah Aceh pantai utara dan timur, sepanjang Selat Malaka. Sedangkan wilayah Barat Selatan Aceh atau di laut lepas India didominasi warna biru.

Bendera Aceh dengan latar belakang warna merah dan gambar pedang disertai bulan bintang seperti ini secara umum dikenal sebagai tanda bendera perang. Dan lebih lama digunakan selama perang dengan Belanda, sebab perang tersebut merupakan era terpanjang bagi Belanda dalam menjajah wilayah-wilayah yang ada di Nusantara.

Bendera yang menggambarkan pedang bermata dua, dua bulan sabit (crescent) dengan di bawah dua bintang sembilan yang berbeda dengan bintang Turki dan bintang yang digunakan sekarang, bintang lima sudut. Namun, tetap saya ada hubungan Aceh dengan Turki, sebab Aceh merupakan salah satu daerah pertama Islam di kepulauan Melayu Nusantara (Indonesia) dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Ottoman, Turki.



Bendera di atas adalah koleksi Tropen Museum Belanda dengan nomor koleksi TM-674-730. Bendera dengan ukuran 80 x 159 cm (35 1/16 x 62 5/8 inc) yang ditemukan sekitar tahun 1916 di daerah Calang, Aceh Jaya.

Aceh Jaya merupakan salah satu wilayah basis pertahanan Aceh yang langsung berhadapan dengan pintu masuk Selat Malaka. Banyak sejarah dan peran Aceh Jaya ini pada masa dulu tidak tergali, padahal ini menjadi salah satu basecamp pejuang Aceh dan jalur singgah antara Banda Aceh (Kutaradja) dengan Melaboh, Trumon, Singkel dan sebagainya.

Bendera, termasuk warna merah dan ilustrasi di dalamnya hampir mirip dengan bendera Ottoman yang juga memiliki gambar bulan sabit dan bintang lima. Merah dalam filosofi Islam dan umumnya dimaknai sebagai keberanian, dan disini menjadi penting bagi kekuatan militer.

Sedangkan dua pedang saling berkait yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai pedang Dhul Faqqar (Zulfaqar) -sebagian di Indonesia menyebut Zulfikar- yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dalam konteks ini Sayyidina Ali adalah salah seorang pemberani, khalifah dan sekaligus penerus perjuangan Nabi Muhammad.



Namun dalam konteks Aceh, gambar pedang di atas dapat disimbolkan dengan rencong (rincöng) Aceh, dapat dikategorikan dengan Rencong Hulu Puntong, Rencong Meucugék ataupun Rencong Meupucôk. Artinya, rencong menjadi salah satu senjata tradisional yang digunakan sebagai bentuk kewibaan, kekhassan dan kepahlawanan. Namun pada zaman kini, rencong hanya jadi barang souvenir.

Lebih jauh, dalam literatur Islam, bendera memiliki sebagai nilai ganda, yaitu sejarah dan agama. Kini pertanyaannya, apakah bendera di Aceh sebenarnya memiliki nilai-nilai tersebut.

Bendera "Zulfaqar" Aceh

Read More

Wednesday, January 04, 2017

Siapa sangka, manuskrip tulisan tangan karya leluhur tempo doeloe yang berumur ratusan tahun tidak dapat dibaca lagi saat ini. Bukan karena hilang, bukan rusak fisiknya dan bukan juga dilarang baca, akan tetapi karena isi kandungannya tidak dapat terbaca lagi.

Ini salah satu kondisi riil yang banyak orang -termasuk pemerintah- mengabaikannya. Naskah yang dianggap tampak dari luar bagus, tetapi tidak dapat dibaca lagi isinya. Teks-teks tulisan di dalamnya rusak akibat zat asam tinta, dimakan rayap, ataupun rusak secara alami, yang berakibat pada musnahnya kitab-kitab tersebut, tepat di era yang modern nan serba canggih.

Parahnya kerusakan tersebut digerogoti dari dalam lembaran naskah aus akibat tinta yang merambah ke halaman-halaman lainnya. Banyak yang menyangka, fisik naskah yang masih utuh, dibungkus rapi dan  sampulnya baik-baik saja, ternyata di dalamnya telah hancur melebur kehitaman dengan tinta. Hal inilah yang tidak banyak diketahui oleh para kolektor di masyarakat, bahkan termasuk koleksi-koleksi di lembaga pemerintahan sekalipun.

Walhasil, sang kolektor -personal atau lembaga- hanya menyimpan lembaran kosong nan rusak, tetapi isinya tidak dapat dibaca lagi sebagian atau bahkan seluruhnya.

Rusaknya manuskrip-manuskrip akibat tinta, suhu cuaca, ataupun tempat penyimpanan yang tidak baik (stabil) adalah faktor umum di Aceh. Namun demikian, dapat juga kadaluarsa zat-zat campuran dalam tinta tersebut sehingga berefek pada lembar-lembar naskah yang telah tergores oleh zat kimia tidak dapat menetralisir dan bertahan sebagaimana layaknya kertas di era modern.

Dalam kasus di atas, saya banyak temui naskah-naskah tersebut di Aceh, baik di koleksi perpustakaan pribadi masyarakat, ataupun koleksi Museum Aceh dan lembaga swasta seperti Yayasan Ali Hasjmy dan Zawiyah Tanoh Abee. Seluruh lembaga yang sebutkan di atas mengoleksi ratusan naskah yang sebagian besar belum banyak dibaca, belum pernah dikaji apalagi didigitalisasi.

Salah satu kasus yang saya temui- dan sangat terkejut-  pada saat saya publikasi foto naskah Maulid Nabi koleksi Yayasan Ali Hasjmy dalam blog saya "Indahnya Manuskrip Maulid Nabi di Aceh" Desember  2015, yang ternyata halaman yang sama pernah difoto oleh bu Annabel Teh Gallop tahun 1993.

Foto yang saya upload diambil sekitar tahun  2011, atau mungkin lebih awal sedikit, maka tampak naskah sebagaimana di bawah ini yang hangus akibat zat tinta.

Naskah Koleksi Yayasan Museum Ali Hasjmy, dokumen foto sekitar tahun 2011
Naskah Koleksi Yayasan Museum Ali Hasjmy, dokumen foto sekitar tahun 1993

Ternyata, naskah yang sama pernah difoto oleh Dr. Annabel Teh Gallop yang ternyata naskah sebelumnya sangat mengejutkan indahnya. Ia memotret naskah tersebut saat Ali Hasjmy (alm) masih hidup sekitar tahun 1993. Beliau juga terkejut dengan kondisi foto naskah di atas, kemudian Bu Annabel mengirim foto naskah di bawah (tahun 1993) ke saya dan beliau bersedia untuk dipublis di sini.

Tentunya lebih jauh untuk berdiskusi dan memikirkan langkah-langkah apa yang baik untuk penyelamatan naskah yang sangat menyedihkan dan prihatin  dengan kondisi naskah yang saya publis sebelumnya.

Naskah di atas yang difoto pada tahun 1993 masih tampak sangat indah dan lengkap dengan ukiran bunga, warna hijau yang dominan lebih menonjol dari warna merah, biru dan kuning. Naskah yang berisikan tentang bait-bait pujian kepada Nabi Muhammad semakin indah dan lengkap dengan hiasan bunga tersebut.

Tetapi, kondisinya sekarang ini sangat prihatin. Walaupun sampul masih bagus dan terlihat sempurna, tetapi kandungan teks (tulisan) telah rusak akibat katajaman tinta. Apabila kondisi naskah di bawah ini terjadi pada tahun 2011, maka sudah barang tentu kondisinya sekarang (tahun 2017) semakin parah.

Kerusakan manuskrip akibat ketajaman tinta ini belum dapat solusi ampuh, bahkan dalam beberapa kasus teks  sama sekali tidak dapat dibaca isinya dalam waktu relatif singkat,  hal itu diakibatkan faktor-faktor lain yang mendukung percepatan kerusakannya. Jika itu terjadi, maka satu-satunya sikap yang harus disegerakan adalah digitalisasi naskah, atau proses pemotretan isi naskah segera mungkin.

Contoh lainnya dengan kasus yang sama juga saya temui pada saat saya menginventarisir dan mendeksripsi naskah koleksi Bapak Tarmizi A Hamid (sekitar tahun 2012). Salah satu naskah fikih yang tampak baik-baik saja di luar, ternyata di dalamnya hancur akibat zat tinta.

Bahkan lembaran-lembarannya tidak dapat dibuka perlembar secara sempurna akibat kerusakan tersebut. Naskah di atas koleksi Bapak Tarmizi A Hamid dapat dilihat dua perbedaan. Matan teks (teks utama) di tengah masih untuk sempurna. Akan tetapi, teks disekelilingnya rusak total (hangus) dan sama sekali tidak dapat dibaca lagi.

Pada tahun 2017, entah bagaimana nasib naskah tersebut, kemungkinan besar bertambah hancur. Karena dari laporan empunya koleksi menuturkan tidak ada program-program restorasi dan preservasi naskah dari pemerintah ataupun lembaga lain hingga saat ini.

Kepedulian dan Keseriusan Pemerintah

Jika dipersentasekan jumlah naskah yang didigitalkan untuk penyelamatan dari keseluruhan naskah di Aceh, dapat saya katakan hanya 30%.  Contoh misalnya untuk program digital naskah koleksi Museum Aceh pasca rehab-rekon, hanya sekitar 600-800 naskah yang baru didigitalkan dari 1900 naskah koleksinya. Tapi bila dibandingkan dengan naskah-naskah lainnya, seperti Yayasan Museum Ali Hasjmy, Zawiyah Tanoh Abee, koleksi pribadi seluruh Aceh yang hampir 4 ribu naskah, hampir seluruhnya belum didigitalkan atau difoto.

Pada dasarnya ini menjadi dilema bagi seseorang kolektor ataupun pecinta manuskrip, mendigital naskah tentu akan mengurangi "sentuhan tangan" langsung dengan naskah, yang dalam ilmu filologi dianggap belum masuk ke ranah "kodikologi. Namun demikian, penyelamatan kandungan isi (teks) naskah juga lebih penting karena bagian utama kajian filologi pada masa sekarang dan masa mendatang.

Singkatnya, pemerintah setempat (Aceh) punya kewajiban untuk program penyelamatan naskah ini. Di tangan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota program ini akan cepat dan tepat, bekerjasama dengan para  kolektor di masyarakat. Cepat karena bertaruh dengan waktu dan kerusakan manuskrip itu, dan "tepat" sebab pemerintah-lah yang memiliki sumber daya manusia, dana dan fasilitas pendukung yang melebihi cukup. Sekarang, tinggal hanya "political will" alias kemauan dan kepedulian atau tidak.


Program digitalisasi naskah dapat dibarengi dengan program lainnya, misalnya pelatihan dan pengetahuan restorasi naskah kepada para kolektor. Selain itu, juga dapat dilakukan beragam program baik oleh pemerintah secara langsung ataupun masyarakat, misalnya pengelolaan data IT, sebab digitalisasi tidak mesti selamanya harus dipublikasi online. Misalnya, cukup disimpan di pemilik naskah, Data Center Manuscript Aceh (semoga ini terwujud) dan pihak yang terpercaya.

Apabila Pemerintah Aceh masih mengabaikan penyelamatan manuskrip di Aceh, fisik atau isinya, maka saya jamin banyak manuskrip, karya, ulama, peradaban, khazanah dan lainnya di Aceh akan dianggap hanya dongeng belaka. Wallahu a'lam.

Pentingnya Digitalisasi Naskah: Dari Kisah Nyata

Read More

Wednesday, December 28, 2016

TULISAN ini hadir bukan untuk memperumit persoalan yang terjadi di Aceh terkait uang yang baru diluncurkan oleh Bank Indonesia (Pemerintah Indonesia) pada nominal Rp. 1000 bergambar Cut Mutia.

Namun sebaliknya setelah melihat semakin hari “bola liar” semakin tidak terkontrol dan melahirkan dua kubu; pro dan kontra terhadap foto tersebut, mulai dari sejarawan, budayawan, akademisi, politisi hingga keturunan Cut Mutia.

Kedua pihak menginterpretasi , bahkan meligitimasi, lebih jauh terhadap kehidupan masyarakat Aceh, khususnya pakaian (busana).

Padahal, pokok permasalahan dari mana sumber utama Cut Mutia? Tulisan ini akan berusaha menelaah sumber awal foto itu muncul.

Langkah ini ditempuh untuk dapat menjadi “instropeksi” kepada kedua kelompok untuk melihat Aceh secara komprehensif, menghentikan segala imajinasi (kemungkinan) apalagi prasangka terhadap tokoh yang telah memperjuangkan agama dan bangsa ini dari kolonial Belanda.

Sebagai orang Aceh, kita harus mengapresiasi Pemerintah yang telah memilih pahlawan Aceh dalam lembaran uang Nasional.

Tentunya, pemilihan dan keputusan tersebut telah dilakukan proporsional dan seselektif mungkin dari seluruh pahlawan-pahlawan yang ada di Nusantara.

Maka terpilihnya Cut Mutia merupakan apresiasi untuk pahlawan Aceh, walaupun terdapat kekeliruan pemilihan gambar tokoh.

Sejauh penelusuran saya, foto paling awal ini muncul dari buku H.M Zainuddin “Srikandi Atjeh” (Gambar 17) penerbit Pustaka Iskandar Medan (1966: hal. 86).

Untungnya, Zainuddin menyebut sedikit informasi muasal gambar ini diperoleh yaitu dari arsip Kapten Colyn dalam tahun 1905 yang tersimpan oleh Teuku Radja Muluk Athas. Akan tetapi tidak ada informasi lebih lanjut siapa Kapten Colyn dan Teuku Radja Muluk Athas.

Melalui sumber itu, saya melacak buku-buku Belanda, Zenntgraaff “Atjeh”, Kreemer “Atjèh” (1923) dan  buku yang resmi diterbitkan oleh Belanda-Indonesia “Perang Kolonial Belanda di Aceh” (1977) untuk mengenang duka dan luka perang yang berkepanjangan di Aceh.

Dari sinilah diperoleh nama Colyn yang sebenarnya Hendrik Colijn (1869-1944) sebagai tentara kolonial Belanda berpangkat Letnan Dua di Aceh. Saat ia di Aceh, pernah bertugas di Lhokseumawe (Lho’seumawe) tahun 1902-1904.

Sedangkan nama Teuku Raja Muluk Athas belum ditemui dalam sumber-sumber Belanda dan (Zenntgraaff, Kreemer, Snouck) juga sumber-sumber lokal kajian terhadap Cut Mutia (Zainuddin: 1661, Talsya: 1982, Hasjmy: 1977).

Namun demikian, catatan Zainuddin yang menyebut diperoleh foto Cut Mutia tahun 1905 sudah lebih dari cukup untuk sinkroninasi sumber berikutnya.

Dua tahun lebih awal dari buku Zainuddin, melalui Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 107 tahun 1964 memberikan anugerah Pahlawan Nasional kepada Cut Mutia.

Kemudian, pada tahun 1969 dikeluarkan prangko RI bergambar Tjoet Nja’ Meuthia (1870-1910) yang sama dengan versi Zainuddin (1966).


Pada tahun ini atau lebih awal, para pelukis menjadikan sumber foto Cut Mutia versi Colijn dan Teuku Raja Muluk Athas sebagai sumber utama wajah pahlawan dari Aceh Utara. Melalui beberapa “tangan-tangan pelukis” yang berimajinasi kepada foto tanpa “ija sawak” tersebut.

Buku Hasjmy (1977), Yakub (1979) ataupun Talsya (1982) dan beberapa buku nasional juga berpandu kepada sumber tersebut, hal itu dapat diidentifikasi dengan objek seperti rambut, sanggul, atau skema dan posisi gambar yang sama, termasuk gambar yang digunakan dalam uang seribu rupiah tahun 2016.

Kecuali buku "Perang Kolonial Belanda di Aceh" (1977) yang menyertakan gambar sama dan menyebut “Wanita-wanita remaja Aceh” bukan Cut Mutia.


Manipulasi Sumber Cut Mutia

Point utama yang disepakati adalah tidak ada gambar atau foto asli Cut Mutia, karena dari mulai ia dewasa, menikah dan syahid sudah berkelana dalam “perang sabilillah” di pedalaman Aceh Utara. Ia juga salah seorang yang sama sekali tidak berkompromi dengan Belanda. Perjuangannya beriringan dan berlanjut pasca suaminya syahid Teuku Cut Muhammad (Teuku Chik Tunong) dan Pang Nanggroe.

Sedangkan gambar Cut Mutia di uang Rp. 1000 yang digunakan sekarang oleh BI merujuk kepada sumber dan konsultasi dengan keluarga (Serambi Indonesia, 22-23 Desember 2016).

Namun, sebenarnya sumber utama dari foto tersebut dari hasil fotografer bernama Christiaan Benjamin Nieuwenhuis tahun 1900 dalam studio di Banda Aceh.

Di tahun dan tempat yang sama, beberapa “model” lainnya juga diambil foto dengan beragam busana dan perhiasan khas Aceh. Foto-foto ini dijadikan sebagai media bisnis oleh Nieuwenhuis dan sebagai laporan ke pemerintah kolonial di Batavia (Jakarta) dan Belanda.

Nieuwenhuis awalnya seorang anggota militer Belanda, kemudian bekerja jadi fotografer mandiri di wilayah Hindia Belanda 1883. Perjalanannya paling jauh sampai Samalanga, kemudian ia pindah ke Padang (Sumatera Barat) dan meninggal di sana.

Pada tahun berikutnya (1901), beberapa foto jepretannya dijadikan postcard (kartu pos), termasuk gambar yang sangat identik dengan foto Cut Mutia dalam prangko dan uang seribu rupiah.
Foto koleksi KITLV tersebut berjudul “Vrouw in Atjeh” (artinya: Perempuan di Atjeh) dengan nomor kode 1400103.

Dalam postcard tersebut tertulis "Voorname Atjehsche vrouw" atau "perempuan muda Aceh" bukan nama Cut Mutia.

Foto-foto model versi Belanda tentu tidak dapat dijadikan representatif dalam pakaian dan reusam masyarakat secara keseluruhan di Aceh yang sangat beragam.

Semua bandingan foto-foto tersebut dapat diakses online di KITLV (The Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) dan beberapa buku peneliti Belanda.

Dari sanalah terbongkar bahwa sumber “Cut Mutia palsu” berasal dari postcard (kartu pos) tersebut yang masih digunakan sampai tahun 1905.

Periode tersebut, postcard dijadikan sebagai hadiah, kekhassan, pesan atau kiriman dari seseorang kepada orang lain, termasuk kepada para petinggi Belanda.

Jika ditilik lebih dalam, wajah dan potret dalam foto tersebut sama dengan tokoh Cut Mutia yang dipercayai saat ini.

Demikian juga dengan penanggalan tahun tersebut sama dengan penyebutan Zainuddin. Dapat dipastikan Colijn yang bertugas mendapatkan foto ini saat berada di Banda Aceh sebelum ditugaskan ke Lhokseumawe.

Maka dapat disimpulkan itu bukanlah foto Cut Mutia, sebab di tahun yang sama Cut Mutia sedang berperang mempertaruhkan nyawa dan memerdekakan bangsanya bersama suami dan anaknya di pedalaman Aceh Utara sejak 1890 sampai 1910.

Pada tahun itu (1900-1901) proses gambar "foto model" dilakukan di Banda Aceh. Tentunya ini sangat mustahil Cut Mutia menjadi ikon "foto model". Sebab ini tahun-tahun dahsyatnya perang. Di mana Cut Mutia, suami, dan pengikutnya melawan Belanda, memblok jalur darat, merusak jalur kereta api, tragedi Meurandeh Paya, hingga suaminya Teuku Tjut Muhammad syahid 1905, dan berikutnya Pang Nanggroe syahid (26 September 1910).

Sedangkan Cut Mutia syahid 25 Oktober 1910 bersama Teungku Syekh Paya Bakoeng atau Teungku Seupôt Mata, Teungku Mat Saleh, dan beberapa orang pasukannya di hutan belantara Pucok Krueng Peutoe.

Bagi orang Aceh, syahid dalam perang kolonial suatu kemuliaan. Namun, tidak ada data valid siapa yang melihatnya terakhir, menguburkannya, apalagi memotretnya.

Sumber-sumber otentik tersebut telah menjawab bahwa gambar Cut Mutia yang selama ini beredar tidak asli, bahkan duplikasi dari foto lainnya.

Temuan tersebut sudah cukup menepis segala prasangka yang ditujukan kepada Cut Mutia secara khusus, dan kaum hawa di Aceh tempo dulu, secara menyeluruh.

Sebagai langkah bijak, sebaiknya pemerintah dapat mengkaji dan mengambil sikap, selanjutnya merevisi gambar Cut Mutia yang kini telah bertebaran dari sumber yang tidak valid, sehingga tidak ada pengaburan sejarah di Aceh secara luas.

Lebih lanjut, dua kubu “pro dan kontra” dapat mereview kepada sumber-sumber primer yang ada, merujuk pada literatur barat dan lokal, sehingga tidak melegalisasi hukum atas kedangkalan pengetahuan dan keterbatasan wawasan kita saat ini.

Sebab, Aceh tidak dapat dilukis sepenuhnya seperti Arab, dan tidak pula seperti budaya barat.
Ke depan, dengan kasus ini Pemerintah Aceh dan masyarakat bisa intropeksi diri untuk “melawan lupa” sejarah, dan tetap fokus untuk terus memperkenalkan pahlawan-pahlawan Aceh lainnya ke tingkat Nasional ataupun internasional, tanpa menanggalkan sumber-sumber primer yang masih tersebar di dalam dan luar negeri.


Sudah dipublish di Serambi Indonesia: Dari Mana Gambar Cut Mutia di Uang Rp. 1000? Ini Sejarahnya

Sejarah Asal Gambar Cut Mutia di Uang Rp. 1000

Read More

Hermankhan Google+ Followers

Copyright © 2015 Herman Khan | Portal Manuskrip Aceh dan Malay | Distributed By Blogger Template | Designed By Blogger Templates
Scroll To Top